Airlangga yang ikut hadir di ruang sidang paripurna tersebut mengatakan Undang-undang ini juga mengatur kemudahan pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Pasalnya, beleid itu mengatur jaminan produk ketentuan halal yang diperluas menjadi MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, hingga Komite Fatwa Produk Halal.
“Dan tentunya dengan ditetapkannya menjadi UU, banyak aturan, banyak peraturan pemerintah (PP) yang akan segera direvisi,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
UU Cipta Kerja Tingkatkan Realisasi Investasi Asing
Airlangga Hartarto mengklaim nilai realisasi investasi asing yang dibenamkan di Indonesia meningkat pesat sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja diterbitkan dua tahun lalu.
"Bank Dunia melaporkan pada bulan desember 2022 setelah UU Cipta Kerja diterbitkan, Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima foreign direct investment di Asia Tenggara," kata Airlangga dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Maret 2023.
Ia menuturkan tingkat penerimaan modal asing (PMA) RI meningkat hampir 30 persen dalam 5 triwulan dibandingkan dengan PMA 5 triwulan sebelum UU Cipta Kerja diterbitkan. Menurut dia, hal itu menunjukan bahwa investor merespons positif hadirnya UU Cipta Kerja.
Airlangga juga merujuk pada laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia berujar laporan tersebut menunjukan bahwa implementasi UU Cipta Kerja dapat mengurangi sepertiga hambatan masuknya investasi di Tanah Air. Adapun kinerja perdagangan dan investasi Indonesia menurun hampir 10 persen pada 2021.
"Aspek positif akhirnya perlu dipertahankan terlebih situasi perekonomian yang dilanda ketidakpastian," ucapnya.
Adapun pada 25 November 2021, MK telah memutuskan UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam dua tahun. Sementara isi dari Perpu Cipta Kerja pun tak jauh beda dari UU Cipta Kerja.
IMA DINI SHAFIRA | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Deretan Respons Kontra atas Pengesahan UU Cipta Kerja, dari Buruh hingga Pengamat
