KPK sendiri telah mengumumkan penyidikan baru dalam kasus korupsi bansos di Kemensos. Meski begitu, KPK belum mengumumkan nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Perkara ini adalah aduan masyarakat yang diterima KPK dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan hingga berlanjut ke tahap penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali pada Rabu 15 Maret 2023 melalui keterangan tertulis.
Kasus korupsi bantuan sosial Kemensos terjadi pada tahun 2020 lalu. Program bantuan sosial tersebut merupakan program bansos untuk Covid-19. Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka oleh KPK pada saat itu adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kasus Juliari seret nama politikus PDIP lainnya
Selain Juliari Batubara, kasus korupsi bansos ini juga melibatkan politikus PDIP lainnya, yaitu anggota DPR RI Herman Herry. Herman disebut meminjam sejumlah perusahaan untuk mendapatkan kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun dari Kemensos. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Herry adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Junatama Foodia Kreasindo, PT Mesail Cahaya Berkat, PT Integra Padma Mandiri, PT Cipta Mitra Artha, PT Famindo Meta Komunika dan PT Tara Optima Primagro.
Herman Herry sempat mengakui bahwa PT Dwimukti Graha Elektrindo miliknya menjalin kerjasama dengan PT Anomali Lumbung Artha. Akan tetapi dia menyatakan tak terkait dengan korupsi bansos. Dia berdalih bahwa hal itu tak melanggar hukum dan hanya sebagai hubungan bisnis biasa.
"Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa KPK, Dwimukti sudah digeledah juga," kata Herman pada Juni 2021.
