TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar pemeriksaan terhadap hakim konstitusi Saldi Isra pada hari ini, Senin, 6 Maret 2023. Pemeriksaan Saldi terkait kasus pengubahan keputusan judicial review Undang-Undang MK.
"Hakim konstitusi yang terakhir diperiksa hari ini adalah Prof. Saldi," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna di Gedung MK.
Dia menjelaskan Saldi diperiksa karena menjadi hakim yang membacakan putusan 103/PUU-XX/2022. Walaupun kata dia, pemeriksaan Saldi sama seperti hakim konstitusi lainnya, karena putusan itu mengikat untuk semua.
Demikian pula hakim konstitusi yang memberikan dissenting opinion atau berbeda pendapat.
"Kami perlu mendengarkan keterangan apakah mereka menyadari adanya perubahan itu," katanya menegaskan.
MKMK sudah periksa 8 hakim konstitusi lainnya
MKMK sebelumnya telah memeriksa delapan hakim konstitusi lainnya, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah dan Enny Nurbaningsih.
Majelis kehormatan kata dia, telah mendengarkan keterangan mantan hakim konstitusi Aswanto, dengan kapasitas sebagai hakim konstitusi yang memutus perkara tersebut.
Asal Kasus pengubahan putusan MK
Putusan 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 23 ayat 1 dan 2, serta Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang tentang MK. Putusan itu dibacakan pada 23 November 2022.
Putusan itu merespon gugatan yang diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Zico mengajukan gugatan setelah DPR RI memutuskan memberhentikan hakim Aswanto dan menggantinya dengan Guntur Hamzah.
Penggantian itu, menurut DPR, karena Aswanto kerap membatalkan undang-undang buatan mereka. Diantaranya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan MK inkonstitusional terbatas.
Zico mengajukan uji materi terkait pasal soal pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam putusannya, MK menolak permohonan Zico secara seluruhnya.
Terdapat pendapat berbeda (Dissenting opinion) dari tiga hakim MK dalam putusan tersebut. Pendapat berbeda itu diajukan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.
Selanjutnya, kalimat yang diubah
