Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Jokowi 3 Periode, Begini Sikap Jokowi dari Waktu ke Waktu: Menampar Muka Saya

image-gnews
Selain memiliki motor berkonsep street tracker , Presiden Jokowi juga memiliki motor kustom chopper berwarna emas yang dibeli dari bengkel Elders Garage. instagram/kemensetneg.ri
Selain memiliki motor berkonsep street tracker , Presiden Jokowi juga memiliki motor kustom chopper berwarna emas yang dibeli dari bengkel Elders Garage. instagram/kemensetneg.ri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periodea atau perpanjangan masa jabatan tak juga usai. Padahal ramai partai politik kolaborasi ancang-ancang memajang calon presiden atau capres usungan mereka di Pilpres 2024.

Mengutip Majalah Tempo edisi 6-12 Februari 2023, orang-orang dekat Jokowi dikabarkan bergerilya dan melobi banyak kalangan untuk mendukung gagasan ini. Bola liar itu masih bergulir karena Jokowi sendiri dinilai tak konsisten memberikan pernyataan menolak. Di suatu kesempatan, Jokowi menyatakan patuh pada konstitusi. Tapi, di lain kesempatan, Jokowi bilang siapa pun berhak mengajukan usulan tersebut.

Berikut sejumlah pernyataan Presiden Jokowi terkait wacana jabatan Jokowi 3 periode:

1. Jokowi: Usulan jabatan 3 periode menampar muka saya!

Jauh hari, Desember 2019 silam Jokowi pernah berujar, jika ada yang mengusulkan jabatan presiden tiga periode, ada tiga makna menurutnya. Pertama, ingin menampar muka Jokowi. Kedua, ingin cari muka. Dan, ketiga, ingin menjerumuskannya. Pernyataan itu Jokowi sampaikan dari Istana Merdeka pada Senin, 2 Desember 2019. Ungkapan ini sebagai protes dirinya tak setuju usulan tersebut.

“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (niatan) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi.

2. Jokowi pernah berujar tidak minat jadi presiden 3 periode

Wacana presiden 3 periode sempat redup tapi kembali mencuat pada 2021 lalu. Adalah Ketua MPR Amien Rais, pihaknya mencurigai adanya skenario yang mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden. Kala itu Jokowi gercep mendinginkan isu tersebut dengan membuat pernyataan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam tayangan Senin, 15 Maret 2021, Jokowi berujar dirinya tak niat dan tak menaruh minat menjabat 3 periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi.

3. Jokowi mengaku taat konstitusi

Isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode kembali mencuat pada 2022 lalu, tepatnya selang setahun setelah Jokowi menyatakan tak minat. Wacana kali itu lebih ganas, daripada memperpanjang periode, gagasannya adalah menunda Pemilu 2024. Ide ini digemakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Alasannya? Indonesia belum siap karena baru saja diempas pandemi.

Beberapa mendukung, beberapa menolak. Jokowi pun tak kunjung memberikan pernyataan. Banyak yang berspekulasi presiden tengah cek ombak. Barulah setelah sepekan lebih gaduh soal wacana, Jokowi menyatakan patuh pada konstitusi. Di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 jabatan presiden hanya dua periode.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi, Jumat, 4 Maret 2022.

4. Jokowi sebut siapa pun boleh mengusulkan jabatan 3 periode: Bagian dari demokrasi

Namun, dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan bahwa wacana penundaan pemilu atau perpanjangan periode jabatan presiden tidak bisa dilarang. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari demokrasi. Siapa pun boleh mengusulkan karena rakyat bebas berpendapat. Meski, kata dia, semuanya wajib taat pada konstitusi.

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini justru dianggap tidak tegas dan seolah memberikan celah. Presiden juga dituding tak konsisten terkait pernyataannya yang ogah menjabat selama 3 periode. Pernyataan ihwal atas nama demokrasi itu disebut mengindikasikan pertahanan Jokowi melemah. Jokowi disebut tak lagi keras menolak usulan perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024.

5. Jokowi larang pembantunya suarakan wacana 3 periode

Untuk ke sekian kalinya, Jokowi mengutarakan penolakan terhadap wacana presiden 3 periode maupun penundaan Pemilu 2024. Jokowi bahkan melarang para menteri menebar wacana terkait hal itu. Pihaknya meminta para pembantunya untuk fokus bekerja. Hal itu dia sampaikan kala memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 5 April 2022.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak.”

Pilihan Editor: Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ramai Lagi, Bola Liar Agar Jokowi 3 Periode

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

17 detik lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

4 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kiri belakang) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri depan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.


Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Gubernur Jenderal Australia David Hurley (kanan) menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi saat upacara penyambutan di Goverment House, Canberra, Australia, Ahad, 9 Februari 2020. Presiden disambut upacara kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan Ibu Linda Hurley di Government House, Canberra, Australia, Minggu (9/2). AAP/Getty Pool/Tracey Nearmy/REUTERS
Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.