TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengkonfrontasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal usulan Pemilihan Umum 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut dia, partai beringin tetap berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka lebih mewakili suara rakyat.
Pernyataan Nurul disampaikan saat menghadiri acara rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia. PDIP diwakili oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Nurul mengatakan dari 9 fraksi di DPR, hanya PDIP yang berkukuh menginginkan Pemilu digelar dengan sistem coblos gambar partai. Ia juga mengajak lembaga survei untuk bersikap dan berteriak kencang seperti yang dilakukan pada 2016 lalu.
“Sekarang saya mengajak, ayo dong lembaga survei ini bergerak juga, jangan diam-diam saja. Masa kita 8 fraksi kalah sama 1 fraksi,” kata Nurul, Rabu, 4 Januari 2023.
Ia meminta Hasto untuk tidak bersikap terlalu keras dan egois soal usulan sistem proporsional tertutup. Menurut dia, mestinya parpol memberikan rakyat pembelajaran politik dengan memberikan mereka kesempatan memilih orang-orang yang dipercaya, alih-alih sekadar mencoblos gambar partai.
“Ayo Pak Hasto, jangan terlalu keras gitu. Kita harus mengusung suara rakyat, lah. Berikan rakyat pembelajaran politik dengan cara mereka memilih orang-orang yang mereka percaya,” ujarnya.
Proporsional tertutup sistem pemilu lebih baik
Nurul menampik dalih menghindari oligarki maupun korupsi bisa tercapai dengan menerapkan sistem proporsional tertutup. Secara keseluruhan, ia tidak mengamini jika sistem tersebut bakal membuat Pemilu lebih baik.
“Sistem terbuka itu mewakili rakyat, jadi parpol tidak menjadi egois. Kami tidak percaya di situ (parpol) tidak ada oligarki, itu non sense. Kami tidak percaya itu mengurangi korupsi, bahwa sistem tertutup membuat semua lebih baik,” kata dia.
Adapun pernyataan Hasto soal sistem proporsional tertutup bermula dari pemaparan hasil survei Indikator ihwal tingkat kepercayaan terhadap lembaga. Dalam survei teranyar Indikator, partai politik menempati peringkat paling bawah dengan persentase sebesar 5,5 persen.
Hasto menjelaskan, meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol merupakan tanggung jawab bersama. Misalnya, kata dia, dengan mengevaluasi sistem proporsional terbuka.
“Apakah sistem ini juga membawa suatu implikasi meningkatkan kinerja partai, atau justru dari kajian yang ada malah menurunkan kepuasan masyarakat terhadap parpol?” kata Hasto.
Menurut dia, sistem proporsional terbuka cenderung mengedepankan calon legislatif yang populer, alih-alih yang berkompetensi. “Yang dikedepankan seluruh caleg lebih kepada popularitas diri dibanding kapabilitas dalam fungsi anggaran dan pengawasan,” kata dia.
Adapun gugatan uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada akhir November lalu. Salah satu pemohon perkara adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Baca: Peneliti BRIN Minta MK Konsisten soal Sistem Proporsional Terbuka Sesuai Putusan pada 2009
