Sebelumnya, anggota DPR Komisi IV Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riezky Aprilia menyebut Menteri Syahrul dan Menteri Siti mengantongi banyak catatan evaluasi dari komisinya. Dia menjelaskan, catatan ini utamanya terhadap hal yang paling mendasar, seperti data dan target kebijakan yang dinilai jauh dari rasa keadilan di masyarakat.
“Memang secara terbuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana tugas dan fungsi legislatif, kami melihat terlalu banyak yang memang menjadi catatan yang perlu dievaluasi,” kata Riezky kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.
Syahrul dan Siti merupakan menteri dari Partai NasDem. Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap NasDem untuk keluar dari koalisi pemerintah meruak. Pasalnya, Anies dinilai sebagai antitesa Presiden Joko Widodo.
Baru-baru ini, anggota DPR Komisi IV Fraksi PDIP yang juga Ketua DPP Djarot Syaiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Syahrul dan Siti. Hal ini dimaksudkan agar kabinet saat ini bisa mendukung penuh kebijakan Jokowi.
Riezky menjelaskan, sejumlah isu yang disoroti komisinya dari dua kementerian tersebut mengenai pertanian, masyarakat sekitar kawasan hutan, serta permasalahan lingkungan yang menjadi isu bawaan KTT G20. Menurut dia, alih-alih membenahi pekerjaannya, dua kementerian ini malah seakan sibuk sendiri.
“Kementan juga tidak bisa kerja sendiri, KLHK tidak bisa bekerja sendiri. Tapi sepertinya sibuk sendiri yang mana kesibukan itu tidak berdampak kepada kedaulatan pangan dan juga target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Presiden dari nilai ekonomi karbon yang menjadi prioritas KLHK,” ujarnya.
Menurut dia, menteri sebagai pembantu Presiden mestinya mendukung kebijakan Presiden melalui program kerja kementerian maupun lembaga. Namun pada kenyataannya, kata Riezky, bukan menjadi rahasia lagi jika banyak hal yang tidak sesuai cita-cita Presiden.
Riezky hakulyakin Presiden ogah mempunyai tim yang tidak memahami kinerja mereka. Apalagi, masa jabatan Presiden sebentar lagi usai pada 2024.
“Saya yakin Presiden tidak akan mau juga di detik-detik terakhir ini memiliki tim yang tidak memahami kinerja mereka sehingga mereduksi cita-cita Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan,” kata dia.
Riezky menegaskan bahwa menjadi menteri mesti ada tujuan bernegara, utamanya mengabdi pada masyarakat. Adapun ihwal Syahrul dan Siti yang merupakan kader Partai NasDem, dia menyebut itu urusan rumah tangga masing-masing.
“Masalah menteri sebagai bagian dari partai tertentu dan ada hal-hal internal itu adalah urusan rumah tangga masing-masing. Introspeksi aja kenapa dulu mau bergabung dalam pemerintahan hari ini,” ujar Riezky.
Senada dengan Riezky, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menilai Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK mengantongi sejumlah evaluasi. Misalnya, kata dia, Menteri Pertanian yang menyatakan bakal ekspor beras 2 juta ton ke Saudi Arabia, namun nyatanya saat ini malah impor beras besar-besaran.
Di sisi lain, kata dia, Kementerian LHK bertanggung jawab atas maraknya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dia menyebut banyak penebangan liar yang tidak terkendali hingga aturan teknis soal alih fungsi lahan.
Kendati demikian, Firman menyatakan bahwa evaluasi ini wajar dilakukan komisinya. Menurut dia, ada indikator objektif untuk menilai kinerja Syahrul maupun Siti Nurbaya Bakar.
“Kami menggunakan istilah evaluasi itu biasa. Jangan dikonotasikan ke politik atau bermuatan politik. Memang harus ada yang namanya evaluasi, digunakan dalam arti yang positif dan sifatnya subjektif,” kata Firman.
Baca: Kembali Dicecar Jurnalis soal Isu Reshuffle Kabinet, Begini Reaksi Jokowi
