Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

Reporter

Editor

Febriyan

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR hari ini, Senin, 5 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Reformasi KUHP kembali melanjutkan aksi simbolik penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPR hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Puluhan massa aksi tiba sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka datang membawa perlengkapan kemah, seperti tenda, kompor kecil, dan tikar.

Peralatan ini sesuai dengan tema aksi hari ini, yaitu “Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat”.

Sebanyak dua tenda didirikan di depan Gedung DPR. Aliansi turut menggelar sebuah tikar di depannya. Nampak massa aksi sedang memasak mie di depan tenda.

Selain itu, aksi ini turut menghadirkan diskusi seputar pasal bermasalah dalam RKUHP. Dua kursi dan sebuah meja diletakkan di tengah-tengah tenda.

Satu per satu perwakilan kelompok masyarakat sipil menempati kursi ini untuk membedah pasal bermasalah RKUHP. Mereka juga menyampaikan dampak dari pasal karet yang masih dimuat dalam draf akhir RKUHP.

Kemarin, aliansi yang terdiri dari sekitar 41 organisasi masyarakat sipil tersebut turut menggelar aksi simbolik penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR. Berbeda dari hari ini, aksi simbolik aliansi berupa menabur bunga dan membakar kitab RKUHP.

Tetap disahkan meskipun ditentang berbagai pihak

Meskipun mendapatkan tentangan, pemerintah dan DPR resmi mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna hari ini. Dalam draf akhir versi 30 November 2022, rancangan tersebut terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. RKUHP akan resmi berlaku 3 tahun mendatang.

“Kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang, apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disahkan jadi Undang-Undang?,” tanya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, diiringi jawaban setuju oleh peserta rapat, Selasa, 6 Desember 2022.

Sebelum disahkan, Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto, memaparkan proses pembentukan RKUHP yang merupakan limpahan dari DPR periode sebelumnya. Menurut dia, RKUHP membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana. 

“RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi, terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini,” kata Bambang.

Dia mengatakan pembahasan RKUHP digelar secara terbuka dan penuh hati-hati, termasuk pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Bambang menyebut penyempurnaan RKUHP dilakukan secara holistik dengan mangakomodasi masukan dari masyarakat. 

Menurut politikus PDIP tersebut, eksistensi RKUHP menjadi penting untuk mereformasi hukum sesuai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. 

“Kami berpandangan sangat dibutuhkan bangsa dan negara dalam melakukan reformasi di bidang hukum sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan menciptkan masyarakat yang adil dan makmur, serta sesuai dengan prinsip dan kesamaan HAM,” kata dia.






Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

1 jam lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

2 jam lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

5 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

6 jam lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

6 jam lalu

Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara hari ini. Dia mengaku tak tahu soal isu reshuffle.


Gibran dan Megawati Bahas Kaesang Pangarep: Beliau yang Mulai Pembicaraan

7 jam lalu

Gibran dan Megawati Bahas Kaesang Pangarep: Beliau yang Mulai Pembicaraan

Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Semarang sempat membahas tentang Kaesang Pangarep.


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

7 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

Airlangga meminta media menunggu hari Rabu untuk mendapatkan kabar politik terbaru. Pernyataan ini dilontarkan di tengah isu reshuffle Kabinet


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

8 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Bertemu Megawati di Semarang, Gibran Akui Dapat Pesan dan Arahan

9 jam lalu

Bertemu Megawati di Semarang, Gibran Akui Dapat Pesan dan Arahan

Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan banyak pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat bertemu di Semarang


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

11 jam lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.