TEMPO.CO, Jakarta - DPP PDIP memberi surat teguran kepada Dewan Kolonel, kelompok yang menjadi wadah bagi pendukung Puan Maharani untuk maju sebagai Capres 2024 ini. Dewan Kolonel dinilai tidak sesuai dan tidak ada dalam AD/ART Partai berlambang banteng ini.
Dewan Kolonel sendiri terdiri dari beberapa anggota fraksi PDIP, salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Menurut anggota DPR RI ini meski Dewan Kolonel mendapat teguran, namun dirinya mendukung Puan Maharani dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
"Tapi kita tetap, kalau kami dalam komunitas itu, ya kumpul-kumpul itu selalu support mbak Puan sebagai Ketua DPR, support politiknya, kinerjanya," ucap Masinton saat ditemui dalam acara bersama Indonesia Political Opinion di Resto Balakenam Dapoer Rakjat, Jakarta Selatan pada Rabu, 26 Oktober 2022.
Sejak awal kemunculan Dewan Kolonel, Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto selalu membantah mengenai keberadaan Dewan Kolonel.
"Jadi tidak ada Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai AD/ART Partai," kata Hasto, pada Rabu 21 September 2022.
Masinton memang mengatakan bahwa keberadaan Dewan Kolonel secara kelembagaan tidak ada. "Ya itukan secara kelembagaan ga ada," kata Masinton.
Puan Maharani disebut-sebut salah satu kandidat capres 2024 mendatang. Namun, sampai sekarang PDIP belum melakukan deklarasi terkait calon yang diusung. "Kita tetap menunggu keputusan Ibu Ketua Umum tentang Capres," ujar Masinton.
Nugroho Catur Pamungkas
Baca: Ganjar Diberi Sanksi, Pengamat Sebut Bandul Politik PDIP Belum Tentu ke Puan Maharani
