Iklan
Selain itu, Pemkot juga memiliki rencana merenovasi Gedung Wayang Orang atau GWO dan membongkar gedung Graha Wisata Niaga.
"Rencana ditata. Pelan-pelan. Untuk masjid dilanjutkan. GWO diperbarui. Saya kan sering bilang Graha Wisata diratakan. Segaran dikembalikan seperti asalnya. Wis itu tok wae (Sudah, itu saja)," ucap dia.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Solo, Yeni Apriliawati, mengungkapkan salinan resmi dari putusan MA hingga Senin belum diterima pihaknya.
"Beberapa kali kami menanyakan ke pengadilan negeri juga belum menerima, coba nanti kami cek lagi. Kalau minggu kemarin, kami belum terima, dari kuasa hukum kami juga belum terima," katanya.
Namun diakui Yeni, koordinasi untuk menindaklanjuti putusan MA itu sudah dilakukan.
Terpisah, Kuasa Hukum Pemilik Lahan Sriwedari, Anwar Rachman mengatakan pihak ahli waris menyikapi terbitnya putusan MA itu dengan tenang. Menurut Anwar, putusan MA itu tidak mengubah kepemilikan tanah Sriwedari.
"Jadi ada dua gugatan yang diajukan Pemkot Solo ke MA. Pertama, terkait putusan kepemilikan tanah dan pengosongan Sriwedari dimohonkan untuk dinyatakan tidak bisa dieksekusi. Kedua, agar sita eksekusi dari Pengadilan Negeri Solo atas tanah Sriwedari dicabut atau dibatalkan," kata Anwar.
Permohonan yang pertama, lanjut dia, ditolak oleh MA. Artinya eksekusi tetap jalan, menurut Anwar, tidak ada masalah.
"Yang diperintahkan adalah sita yang diangkat. Nanti itu bisa diangkat bersamaan dengan eksekusi. Selesai," katanya.
Sebab putusan hukum terkait status kepemilikan taman Sriwedari dinilai sudah final dan mengikat.
"Itu berlaku sampai kiamat. Siapapun tidak bisa membatalkan putusan tersebut. Presiden pun tidak bisa membatalkan putusan kepemilikan itu. Apalagi cuma menteri," kata dia.
SEPTHIA RYANTHIE
Iklan
