TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai penjahat perang di Papua. OPM bahkan meminta Interpol untuk menangkap kepala negara.
Moeldoko menyinggung beberapa aksi yang dilakukan OPM, salah satunya ketika organisasi ini membakar gedung-gedung sekolahan hingga puskesmas. Aksi ini, kata dia, dilakukan OPM agar masyarakat setempat tetap tertinggal dan bisa tetep mereka pengaruhi.
"Apakah kelompok seperti ini, kriminal ini, kita diamkan? justru kami akan menangkap mereka," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.
Sebelumnya, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom pada Rabu, 28 September 2022 menganggap Jokowi bertanggungjawab atas segala kejahatan kemanusiaan terhadap orang asli Papua.
Moeldoko kemudian mengatakan bahwa OPM merupakan organisasi kriminal yang berulang kali bertanggung jawab atas berbagai kasus pembunuhan. Dari 2021 sampai dengan 2022, kata dia, OPM melakukan pembantaian 10 warga sipil dan melakukan berbagai perusakan yang mengerikan.
"Justru dia menindas petani di kampung-kampung, menganiaya perempuan, membunuh warga yang tidak bersalah. Justru bagi kami, pemerintah, TPNPB-lah yang harus kita tangkap dan kita adili," kata dia.
Moeldoko pun menyebut OPM saat ini merasa kehilangan pengaruh karena kondisi masyarakat semakin membaik. Sehingga, kata dia, OPM justru menyasar masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi target pembunuhan.
Untuk itu, mantan Panglima TNI pun menyebut negara harus mengambil langkah tegas untuk mengatasi situasi yang membawa tidak stabil sebuah negara. "Ini kondisi TPNPB yang kita hadapi saat ini," ujarnya.
Baca: Moeldoko Klaim DOB Papua Dilakukan karena Masyarakat Ingin Kesejahteraan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
