Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Anggota DPR RI Johan Budi menyapa awak media usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. Johan Budi merupakan mantan juru bicara KPK dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP untuk maju menjadi Calon Presiden atau Capres 2024. Himpunan itu mereka sebut dengan nama Dewan Kolonel. Johan Budi adalah penggagasnya.

Johan Budi mengatakan pada Selasa, 21 September 2022, Dewan Kolonel sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu. Puan juga telah mengetahui dan tak keberatan dengan keberadaan kelompok pendukungnya di bangku DPR itu.

Tapi, Ketua Umum PDIP Megawati Seoakrnoputri punya suara lain, meski disampaikan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut-sebut tidak mengamini keberadaan Dewan Kolonel. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan dalam arahan yang disampaikan kepada para kader, Megawati mengingatkan bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.

“Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai. Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada,” kata Hasto usai Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022.

Profil Johan Budi Eks Jubir KPK

Nama lengkapnya adalah Johan Budi Sapto Pribowo. Tapi lebih dikenal sebagai Johan Budi saja. Johan awalnya berkarier sebagai wartawan dan juru bicara yang lalu merambah ke dunia politik menjadi dewan rakyat. Anggota DPR Komisi II ini lahir pada 29 Januari 1966 di Mojokerto, Jawa Timur. Pria yang kini berusia 56 tahun itu sebelumnya merupakan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Johan hengkang dari jabatan Staf Khusus Presiden itu lantaran terpilih sebagai DPR daerah pemilihan Jawa Timur dari 2019 hingga 2024. Sebelum menjadi Staf Khusus Presiden, dia pernah menjadi Pelaksana Tugas atau Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015. Saat itu Johan menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang diberhentikan lantaran keduanya menyandang status sebagai tersangka.

Johan memang lama bergelut di lembaga pemberantas tindak pidana rasuah itu. Ia bekerja di KPK sejak lembaga ini dibentuk. Beberapa jabatan juga pernah diembannya. Sebelum dipercaya menjadi pejabat sementara pimpinan KPK, Johan pernah menduduki posisi sebagai juru bicara KPK, Deputi Pencegahan KPK, hingga Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Adapun riwayat pendidikan Johan Budi yaitu dia menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Kemantren II dan lulus pada 1977. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Mojokerto dan tamat pada 1981. Johan menempuh pendidikan sekolah menengah akhir di SMAN 1 Sooko Mojokerto dan kelar pada 1984. Pendidikan S1-nya ditempuh di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik. Dia mendapatkan gelar sarjananya pada 1992.

Selain itu, Johan juga pernah menjalani kursus Public Relations dan Jurnalistik di Mahkamah Agung pada 1977 dan kursus Jurnalistik dan Public Relations Universitas Indonesia pada 1988. Dia juga sempat mengambil kursus Jurnalistik Cetak dan Televisi di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) & ABC News Melbourne, Australia pada 2002.

Penghargaan yang pernah diraih sosok yang dikenal dengan kepiawaiannya menjadi juru bicara ini yaitu sebagai Praktisi Terbaik dalam bidang hubungan masyarakat oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Public Relation Network. Dia juga didapuk sebagai The Golden Speaker dari Rakyat Merdeka Group pada 2013.

Berikut beberapa jabatan yang pernah diemban Johan Budi, dikutip dari dpr.go.id. Johan pernah menjadi bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996. Sejak 1994 hingga 2005, Johan menekuni kariernya sebagai wartawan. Dia pernah menjadi Kolumnis Harian Media Indonesia dari 1994 hingga 1999. Selain itu Johan juga pernah menjadi reporter dan editor Majalah Forum Keadilan dari 1995 hingga 2000.

Sepanjang 2000 hingga 2005, Johan Budi juga berkecimpung di Tempo. Antaranya, dia menjadi editor untuk kolom politik di Majalah Tempo dari 2000 hingga 2001. Pada 2002 hingga 2003, Johan menjadi Kepala Biro Tempo untuk Jakarta dan Luar Negeri. Kemudian pada 2003 hingga 2004, dia menjadi editor kolom nasional Majalah Tempo dan menjadi editor kolom investigasi di Majalah Tempo pada 2004 hingga 2005. Dalam kurun 2004 hingga 2005, Johan juga pernah menjadi dosen di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Indonusa Esa Unggul.

Pada 2006, Johan Budi tidak lagi berkarier sebagai wartawan. Dia ditunjuk sebagai Juru Bicara KPK di tahun itu hingga 2014. Kemudian dia menjadi Deputi Pencegahan KPK pada 2014 hingga 2015. Sebelum akhirnya menjadi Plt. Pimpinan KPK pada 2016. Johan meninggalkan KPK dan menjadi Staf Khusus Presiden, utamanya sebagai Juru Bicara Kepresidenan pada 2016 hingga 2019. Johan Budi kemudian masuk ke dunia politik dan ikut pesta Pemilihan Legislatif pada 2019. Karena jadi DPR, dia mengundurkan diri jadi Staf Khusus Presiden.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I  SDA

Baca: Jadi Caleg PDIP, Begini Perjalanan Karier Johan Budi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

3 jam lalu

Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

Jokowi langsung mengunjungi wilayah terdampak sehari kemudian, 22 November. Dua hari kemudian, 24 November, Jokowi kembali ke lokasi.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

17 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


Polda Jateng Kerahkan 2.188 Personel Kawal Ngunduh Mantu Kaesang - Erina Gudono

1 hari lalu

Polda Jateng Kerahkan 2.188 Personel Kawal Ngunduh Mantu Kaesang - Erina Gudono

Polda Jateng menurunkan 2.188 personel pengamanan selama rangkaian pernikahan Kaesang Pengarep dan Erina Gudono dilaksanakan.


Hasto PDIP Soal Pilpres: Turun ke Bawah Lebih Penting daripada Memanaskan Politik

1 hari lalu

Hasto PDIP Soal Pilpres: Turun ke Bawah Lebih Penting daripada Memanaskan Politik

Hasto Kristiyanto mengimbau kader PDIP turun menggerakkan perekonomian rakyat daripada bicara gimmick politik.


Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

1 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

Hasto menyebut Megawati menginstruksikan tiga pilar PDIP untuk rajin turun ke bawah demi meraih kepercayaan rakyat.


Tanggapi Dukungan dari PAN, Ganjar Pranowo: Biarlah Para Ketum yang Tentukan

2 hari lalu

Tanggapi Dukungan dari PAN, Ganjar Pranowo: Biarlah Para Ketum yang Tentukan

Ganjar Pranowo menanggapi dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pencapresannya di Pilpres 2024.


Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

2 hari lalu

Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melayat ke rumah duka politikus senior Ferry Mursyidan Baldan hari ini Jumat, 2 Desember 2022.


Hadiri Pengoperasian Terbatas, Menhub: Cita-cita Kita Punya Kereta Api di Sulawesi Terwujud

2 hari lalu

Hadiri Pengoperasian Terbatas, Menhub: Cita-cita Kita Punya Kereta Api di Sulawesi Terwujud

Jalur kereta api Makassar-Parepare memiliki panjang total 142 Km, merupakan bagian dari rencana pembangunan kereta api Trans Sulawesi.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

3 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.