Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

image-gnews
Anggota DPR RI Johan Budi menyapa awak media usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. Johan Budi merupakan mantan juru bicara KPK dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR RI Johan Budi menyapa awak media usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. Johan Budi merupakan mantan juru bicara KPK dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP untuk maju menjadi Calon Presiden atau Capres 2024. Himpunan itu mereka sebut dengan nama Dewan Kolonel. Johan Budi adalah penggagasnya.

Johan Budi mengatakan pada Selasa, 21 September 2022, Dewan Kolonel sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu. Puan juga telah mengetahui dan tak keberatan dengan keberadaan kelompok pendukungnya di bangku DPR itu.

Tapi, Ketua Umum PDIP Megawati Seoakrnoputri punya suara lain, meski disampaikan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut-sebut tidak mengamini keberadaan Dewan Kolonel. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan dalam arahan yang disampaikan kepada para kader, Megawati mengingatkan bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.

“Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai. Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada,” kata Hasto usai Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022.

Profil Johan Budi Eks Jubir KPK

Nama lengkapnya adalah Johan Budi Sapto Pribowo. Tapi lebih dikenal sebagai Johan Budi saja. Johan awalnya berkarier sebagai wartawan dan juru bicara yang lalu merambah ke dunia politik menjadi dewan rakyat. Anggota DPR Komisi II ini lahir pada 29 Januari 1966 di Mojokerto, Jawa Timur. Pria yang kini berusia 56 tahun itu sebelumnya merupakan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Johan hengkang dari jabatan Staf Khusus Presiden itu lantaran terpilih sebagai DPR daerah pemilihan Jawa Timur dari 2019 hingga 2024. Sebelum menjadi Staf Khusus Presiden, dia pernah menjadi Pelaksana Tugas atau Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015. Saat itu Johan menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang diberhentikan lantaran keduanya menyandang status sebagai tersangka.

Johan memang lama bergelut di lembaga pemberantas tindak pidana rasuah itu. Ia bekerja di KPK sejak lembaga ini dibentuk. Beberapa jabatan juga pernah diembannya. Sebelum dipercaya menjadi pejabat sementara pimpinan KPK, Johan pernah menduduki posisi sebagai juru bicara KPK, Deputi Pencegahan KPK, hingga Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Adapun riwayat pendidikan Johan Budi yaitu dia menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Kemantren II dan lulus pada 1977. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Mojokerto dan tamat pada 1981. Johan menempuh pendidikan sekolah menengah akhir di SMAN 1 Sooko Mojokerto dan kelar pada 1984. Pendidikan S1-nya ditempuh di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik. Dia mendapatkan gelar sarjananya pada 1992.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Johan juga pernah menjalani kursus Public Relations dan Jurnalistik di Mahkamah Agung pada 1977 dan kursus Jurnalistik dan Public Relations Universitas Indonesia pada 1988. Dia juga sempat mengambil kursus Jurnalistik Cetak dan Televisi di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) & ABC News Melbourne, Australia pada 2002.

Penghargaan yang pernah diraih sosok yang dikenal dengan kepiawaiannya menjadi juru bicara ini yaitu sebagai Praktisi Terbaik dalam bidang hubungan masyarakat oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Public Relation Network. Dia juga didapuk sebagai The Golden Speaker dari Rakyat Merdeka Group pada 2013.

Berikut beberapa jabatan yang pernah diemban Johan Budi, dikutip dari dpr.go.id. Johan pernah menjadi bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996. Sejak 1994 hingga 2005, Johan menekuni kariernya sebagai wartawan. Dia pernah menjadi Kolumnis Harian Media Indonesia dari 1994 hingga 1999. Selain itu Johan juga pernah menjadi reporter dan editor Majalah Forum Keadilan dari 1995 hingga 2000.

Sepanjang 2000 hingga 2005, Johan Budi juga berkecimpung di Tempo. Antaranya, dia menjadi editor untuk kolom politik di Majalah Tempo dari 2000 hingga 2001. Pada 2002 hingga 2003, Johan menjadi Kepala Biro Tempo untuk Jakarta dan Luar Negeri. Kemudian pada 2003 hingga 2004, dia menjadi editor kolom nasional Majalah Tempo dan menjadi editor kolom investigasi di Majalah Tempo pada 2004 hingga 2005. Dalam kurun 2004 hingga 2005, Johan juga pernah menjadi dosen di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Indonusa Esa Unggul.

Pada 2006, Johan Budi tidak lagi berkarier sebagai wartawan. Dia ditunjuk sebagai Juru Bicara KPK di tahun itu hingga 2014. Kemudian dia menjadi Deputi Pencegahan KPK pada 2014 hingga 2015. Sebelum akhirnya menjadi Plt. Pimpinan KPK pada 2016. Johan meninggalkan KPK dan menjadi Staf Khusus Presiden, utamanya sebagai Juru Bicara Kepresidenan pada 2016 hingga 2019. Johan Budi kemudian masuk ke dunia politik dan ikut pesta Pemilihan Legislatif pada 2019. Karena jadi DPR, dia mengundurkan diri jadi Staf Khusus Presiden.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I  SDA

Baca: Jadi Caleg PDIP, Begini Perjalanan Karier Johan Budi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

2 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.


Kasus Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Periksa Kasdi Subagyono hingga ASN Kementan

4 jam lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Syamsuddin Haris, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik tanpa dihadiri tiga terperiksa pegawai Rutan KPK dari unsur Kemenkumham, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada tiga terperiksa.TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Periksa Kasdi Subagyono hingga ASN Kementan

Dewas KPK memeriksa beberapa saksi juga terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sidang etik dugaan penyalahgunaan wewenang.


Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

4 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana (kiri) dan Dirdik Jampidsus Kuntadi (kanan) memberikan keterangan soal korupsi PT Timah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. Dalam keterangannya, Kejagung telah memblokir rekening 16 tersangka beserta aliran dana hasil korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang merugikan negara sebesar Rp 271 triliun. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.


Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

5 jam lalu

Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang kerja, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. Karena susah mencari waktu khusus untuk berolahraga, maka Ridwan Kamil bersepeda untuk memaksakan diri untuk rutin menarik otot sana-sini untuk menyehatkan jantung. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut 3 nama berpeluang diusung partainya di Pilkada Jabar 2024, salah satunya Ridwan Kamil. Ini langkah politiknya.


Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

6 jam lalu

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. TEMPO/Friski Riana
Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?


Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

7 jam lalu

Suasana pertemuan saat Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Subekti
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?


KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

7 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

7 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, tiba di kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) untuk mengikuti sidang etik, Selasa, 14 Mei 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyerahkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) sesuai ketentuan hukum jika terbukti menyalahi wewenang dalam sidang etik.


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.


Mei Bulan Reformasi: Kapan #ReformasiDikorupsi Mulai Muncul, Apa Pencetusnya?

7 jam lalu

#ReformasiDikorupsi. Twibbon
Mei Bulan Reformasi: Kapan #ReformasiDikorupsi Mulai Muncul, Apa Pencetusnya?

Mei menjadi bulan lahirnya era reformasi, tepatnya pada 1998. Hingga viral #ReformasiDikorupsi, peristiwa apa yang mencetusnya muncul?