Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

image-gnews
Anggota DPR RI Johan Budi menyapa awak media usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. Johan Budi merupakan mantan juru bicara KPK dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR RI Johan Budi menyapa awak media usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. Johan Budi merupakan mantan juru bicara KPK dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP untuk maju menjadi Calon Presiden atau Capres 2024. Himpunan itu mereka sebut dengan nama Dewan Kolonel. Johan Budi adalah penggagasnya.

Johan Budi mengatakan pada Selasa, 21 September 2022, Dewan Kolonel sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu. Puan juga telah mengetahui dan tak keberatan dengan keberadaan kelompok pendukungnya di bangku DPR itu.

Tapi, Ketua Umum PDIP Megawati Seoakrnoputri punya suara lain, meski disampaikan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut-sebut tidak mengamini keberadaan Dewan Kolonel. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan dalam arahan yang disampaikan kepada para kader, Megawati mengingatkan bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.

“Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai. Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada,” kata Hasto usai Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022.

Profil Johan Budi Eks Jubir KPK

Nama lengkapnya adalah Johan Budi Sapto Pribowo. Tapi lebih dikenal sebagai Johan Budi saja. Johan awalnya berkarier sebagai wartawan dan juru bicara yang lalu merambah ke dunia politik menjadi dewan rakyat. Anggota DPR Komisi II ini lahir pada 29 Januari 1966 di Mojokerto, Jawa Timur. Pria yang kini berusia 56 tahun itu sebelumnya merupakan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Johan hengkang dari jabatan Staf Khusus Presiden itu lantaran terpilih sebagai DPR daerah pemilihan Jawa Timur dari 2019 hingga 2024. Sebelum menjadi Staf Khusus Presiden, dia pernah menjadi Pelaksana Tugas atau Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015. Saat itu Johan menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang diberhentikan lantaran keduanya menyandang status sebagai tersangka.

Johan memang lama bergelut di lembaga pemberantas tindak pidana rasuah itu. Ia bekerja di KPK sejak lembaga ini dibentuk. Beberapa jabatan juga pernah diembannya. Sebelum dipercaya menjadi pejabat sementara pimpinan KPK, Johan pernah menduduki posisi sebagai juru bicara KPK, Deputi Pencegahan KPK, hingga Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Adapun riwayat pendidikan Johan Budi yaitu dia menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Kemantren II dan lulus pada 1977. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Mojokerto dan tamat pada 1981. Johan menempuh pendidikan sekolah menengah akhir di SMAN 1 Sooko Mojokerto dan kelar pada 1984. Pendidikan S1-nya ditempuh di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik. Dia mendapatkan gelar sarjananya pada 1992.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Johan juga pernah menjalani kursus Public Relations dan Jurnalistik di Mahkamah Agung pada 1977 dan kursus Jurnalistik dan Public Relations Universitas Indonesia pada 1988. Dia juga sempat mengambil kursus Jurnalistik Cetak dan Televisi di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) & ABC News Melbourne, Australia pada 2002.

Penghargaan yang pernah diraih sosok yang dikenal dengan kepiawaiannya menjadi juru bicara ini yaitu sebagai Praktisi Terbaik dalam bidang hubungan masyarakat oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Public Relation Network. Dia juga didapuk sebagai The Golden Speaker dari Rakyat Merdeka Group pada 2013.

Berikut beberapa jabatan yang pernah diemban Johan Budi, dikutip dari dpr.go.id. Johan pernah menjadi bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996. Sejak 1994 hingga 2005, Johan menekuni kariernya sebagai wartawan. Dia pernah menjadi Kolumnis Harian Media Indonesia dari 1994 hingga 1999. Selain itu Johan juga pernah menjadi reporter dan editor Majalah Forum Keadilan dari 1995 hingga 2000.

Sepanjang 2000 hingga 2005, Johan Budi juga berkecimpung di Tempo. Antaranya, dia menjadi editor untuk kolom politik di Majalah Tempo dari 2000 hingga 2001. Pada 2002 hingga 2003, Johan menjadi Kepala Biro Tempo untuk Jakarta dan Luar Negeri. Kemudian pada 2003 hingga 2004, dia menjadi editor kolom nasional Majalah Tempo dan menjadi editor kolom investigasi di Majalah Tempo pada 2004 hingga 2005. Dalam kurun 2004 hingga 2005, Johan juga pernah menjadi dosen di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Indonusa Esa Unggul.

Pada 2006, Johan Budi tidak lagi berkarier sebagai wartawan. Dia ditunjuk sebagai Juru Bicara KPK di tahun itu hingga 2014. Kemudian dia menjadi Deputi Pencegahan KPK pada 2014 hingga 2015. Sebelum akhirnya menjadi Plt. Pimpinan KPK pada 2016. Johan meninggalkan KPK dan menjadi Staf Khusus Presiden, utamanya sebagai Juru Bicara Kepresidenan pada 2016 hingga 2019. Johan Budi kemudian masuk ke dunia politik dan ikut pesta Pemilihan Legislatif pada 2019. Karena jadi DPR, dia mengundurkan diri jadi Staf Khusus Presiden.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I  SDA

Baca: Jadi Caleg PDIP, Begini Perjalanan Karier Johan Budi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

15 menit lalu

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung, menyampaikan gagasannya saat Deklarasi Fathers For Pram & Doel di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

Sebanyak 5.000 orang hadir dalam deklarasi Fathers yang digagas Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. Pramono Anung berkomitmen mewujudkan Jakarta berkeadilan dan setara untuk semua.


KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

3 jam lalu

Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, Budi Sylvana (kiri) dan Direktur Utama PT. Energy Kita Indonesia, Satrio Wibowo, setelah menjalani pemeriksaan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Budi Sylvana dan Satrio Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi APD di Kementerian Kesehatan RI. Foto : TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

KPK menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik pada Jumat, 1 November 2024.


Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. ANTARA/Humas UI.
Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak kader bergotong royong memenangkan Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto dalam Pemilihan Bupati Gunungkidul.


Alasan KPK Minta Sidang Praperadilan Sahbirin Noor Ditunda 3 Pekan

5 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. TEMPO/Imam Sukamto
Alasan KPK Minta Sidang Praperadilan Sahbirin Noor Ditunda 3 Pekan

Hakim melayangkan surat peringatan agar KPK hadir pada sidang gugatan praperadilan Sahbirin Noor, yang dijadwalkan pada Senin, 4 November 2024.


Pimpinan KPK Ungkap Konstruksi Perkara Korupsi APD Kemenkes

6 jam lalu

Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, Budi Sylvana (tengah) dan Direktur Utama PT. Energy Kita Indonesia, Satrio Wibowo (kanan), seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Budi Sylvana dan Satrio Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan Alat Pelindung Diri di Kementerian Kesehatan RI dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.319 miliar.TEMPO/Imam Sukamto
Pimpinan KPK Ungkap Konstruksi Perkara Korupsi APD Kemenkes

KPK telah menetapkan 3 tersangka korupsi APD dan menahan ketiganya, yaitu Ahmad Taufik, Budi Sylvana dan Satrio Wibowo.


KPK Telusuri Aliran Uang Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kalimantan Timur

7 jam lalu

Dua orang terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksana Jalan Nasional wilayah I Kaltim, Riado Sinaga (kanan) dan Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Tipe B) Rahmat Fadjar, seusai mengikuti sidang lanjutan dilakukan secara daring oleh pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Samarinda, dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk kedua terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur 2023 dari anggaran APBN sebesar Rp.50,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Telusuri Aliran Uang Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kalimantan Timur

KPK memeriksa tiga saksi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Timur.


KPK Akui Banyak Perkara yang Mandek, Ini Penyebabnya

9 jam lalu

Mantan Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang juga mantan Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) Bambang Irianto berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Bambang diperiksa sebagai tersangka dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Akui Banyak Perkara yang Mandek, Ini Penyebabnya

Dalam perkara korupsi Petral, KPK telah menetapkan Managing Director PT PES Bambang Irianto sebagai tersangka sejak 2019.


KPK akan Buka Penyidikan Eddy Hiariej jika Kasus yang Ditangani Bareskrim Berbeda

11 jam lalu

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej saat menjadi saksi ahli dari Prabowo-Gibran pada sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon Anies - Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Kasus hukum di KPK dianggap membuat Eddy tak bisa menjadi saksi ahli yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang perselisihan hasil pemilu ini. TEMPO/Subekti.
KPK akan Buka Penyidikan Eddy Hiariej jika Kasus yang Ditangani Bareskrim Berbeda

Eddy Hiariej dan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan diperiksa Bareskrim dalam dugaan penipuan.


Direktur KPK Dilantik Sebagai Pj Bupati Ciamis, Pimpinan: Wujud Kepercayaan Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Direktur KPK Dilantik Sebagai Pj Bupati Ciamis, Pimpinan: Wujud Kepercayaan Pemberantasan Korupsi

Penugasan 3 direktur KPK sebagai penjabat kepala daerah ini merupakan perintah dari presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Top 3 Hukum: Polda Metro Geledah Markas Judi Online Pegawai Komdigi, KPK Diminta Lanjutkan Penyelidikan Kasus Keluarga Jokowi

12 jam lalu

Penyidik menemukan bukti pada penggeledahan di lantai tiga markas judi online. Di sana, penyidik menemukan belasan komputer, yang biasanya digunakan oleh 8 operator dan 4 admin. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Top 3 Hukum: Polda Metro Geledah Markas Judi Online Pegawai Komdigi, KPK Diminta Lanjutkan Penyelidikan Kasus Keluarga Jokowi

Polisi mengatakan pegawai Komdigi bertugas untuk memblokir situs-situs judi online, tapi malah mengamankan situs tersebut.