Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (tiga dari kanan) memberi penjelasan soal aksi kebocoran data yang dilakukan peretas Bjorka di Kantor Pusat BSSN, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi I DPR RI menyetujui pagu anggaran belanja Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN  sebesar Rp624 miliar untuk 2023. Anggaran tersebut untuk melindungi ruang maya Indonesia dari serangan siber seperti yang dilakukan hacker Bjorka dan lainnya.

Anggaran belanja BSSN disahkan bersama anggaran belanja Badan Keamanan Laut atau Bakamla pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI hari ini, Kamis, 22 September 2022.

“Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat membacakan draf kesimpulan di Gedung DPR, Jakarta, 22 September 2022.

Kepala BSSN Hinsa Siburian yang hadir menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya di Tahun Anggaran 2023. “Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN," kata Hinsa.

Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang disebut pagu definitif RAPBN 2023 dengan rincian program dukungan manajemen Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp407.146.873.000, dan Program keamanan dan Ketahanan Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp217.224.610.000.

“Jadi setelah kami ketok akan serahkan lagi ke Badan Anggaran DPR Ri, disusun lagi semua, nanti dibacakan di paripurna,” ujar Utut.

Saat ini BSSN yang tergabung dalam tim khusus lintas lembaga terus menelusuri identitas peretas Bjorka yang heboh karena diduga mencuri data rahasia negara. BSSN bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri melakukan penelusuran.

"Nanti mereka (Bareskrim) saya rasa akan bisa menjelaskan karena lebih teknis. Tapi  kami bantu juga. Jadi nanti ditunggu saja, karena ini terkait dengan forensik digital," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Kantor Pusat BSSN di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022.

Tapi saat dikonfirmasi tentang identitas Bjorka, apakah dari dalam atau luar negeri, apakah satu orang atau kerja tim, Hinsa hanya tersenyum dan enggan merinci lebih jauh. "Kalau yang (pertanyaan) itu, sedang kami telusuri ya," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah mengakui ada kebocoran data. Menteri Komunikasi Johnny G Plate menyebut data yang beredar tersebut adalah data-data umum, tapi bukan data spesifik dan yang terbaru. "Sebagian data-data yang lama," kata dia.

Selain identitas, Hinsa menyebut pihaknya juga menelusuri isu apa tujuan utama dari Bjorka yang menyebarkan informasi yang disebutnya sudah diketahui semua pihak alias data umum. Hinsa pun tidak menampik ada informasi asli yang telah diungkap oleh Bjorka. 

"Saya tak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga yang valid," kata dia.

Namun Hinsa memastikan informasi vital nasional sampai sekarang masih dalam konfisi baik, meskipun ada insiden kebocoran data. Sistem elektronik untuk pelayanan masyarakat pun juga diklaim masih berjalan baik."Yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masalah data, oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa," kata dia.

Sebelumnya Bjorka mengklaim memiliki data surat menyurat antara Presiden Jokowi dengan BIN. Bjorka juga telah mengunggah data pribadi sejumlah menteri dan pejabat publik lainnya.

Baca juga: Mahfud Md Bilang Pengesahan RUU PDP Tak Berkaitan dengan Bjorka

EKA YUDHA SAPUTRA | FAJAR PEBRIANTO

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

2 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

17 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

1 hari lalu

BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

BSSN diminta segera membongkar sosok hacker Bjorka.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

1 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

1 hari lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.