Sementara dengan Demokrat, perseteruan dipicu oleh pidato Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada acara rapat pimpinan nasional partai itu pekan lalu. SBY sempat menyinggung soal adanya upaya agar Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon.
SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga menyatakan bahwa ada upaya agar mereka tak bisa mengusung calon presiden dan wakilnya. Dia menyatakan hal itu sebagai kecurangan pemilu.
Hasto pun menanggapi pidato SBY tersebut. Dia berbalik menyerang dengan menyatakan kecurangan pemilu justru terjadi saat SBY menjadi presiden. Menurut dia, Pemilu 2009 penuh kecurangan karena terjadi anomali perolehan suara Partai Demokrat yang meningkat 30 persen. Selain itu, Hasto juga menuding Partai Demokrat menggunakan dana bailout Bank Century untuk pemenangan mereka pada saat itu.
Polemik Dewan Kolonel
Selain konflik dengan Demokrat dan PKS, PDIP juga tengah dilanda polemik soal pembentukan Dewan Kolonel sebagai kelompok yang mendorong Puan Maharani sebagai calon presiden dari partai tersebut. Kelompok ini terdiri dari sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Puan disebut menyetujui pembentukannya.
Hal ini menjadi polemik lantaran PDIP dinilai tak berbuat apa-apa. Padahal, Hasto kerap menyatakan bahwa partainya akan memberikan sanksi kepada kader yang tak mengikuti arahan partai terkait pencalonan presiden. Ancaman tersebut sempat dia lontarkan setelah Ganjar Pranowo dianggap terlalu menonjolkan dirinya sebagai calon presiden beberapa waktu lalu. Soal keputusan siapa calon presiden dari PDIP, menurut Hasto, mutlak berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
