RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Johnny Plate: Penanda Era Baru Tata Kelola Data Pribadi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di rumah dinasnya di Jalan Widya Candra V Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna ke-5 yang digelar hari ini, Selasa, 20 September 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate, menyatakan disahkannya RUU PDP menandai era baru dalam tata kelola data pribadi masyarakat, khususnya di ranah digital.

Menurut Johnny, UU PDP menjadi determinasi Indonesia untuk memperkuat data pribadi. Aturan yang terdiri dari 16 bab dan 76 pasal ini, kata dia, merupakan langkah awal untuk menegakkan dan mengawasi seluruh elemen yang bergerak di bidang pemrosesan data pribadi. 

Johnny mengatakan UU Perlindungan Data Pribadi bakal berdampak pada sembilan sektor, di antaranya sektor kenegaraan dan pemerintahan, hukum, tata kelola pemrosesan data pribadi, budaya, sumber daya manusia, dan hubungan internasional.

“Dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, UU PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan serta kewajiban seluruh pihak pemroses data pribadi, baik publik maupun swasta,” kata Johnny saat menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna, Selasa, 20 September 2022.

Menurut Johnny, UU PDP juga menandai kehadiran payung hukum terhadap perlindungan data pribadi yang komprehensif. Kehadiran UU PDP, kata dia, bakal mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi.

“Dari sisi budaya, UU PDP akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk sadar dan menjaga data pribadinya, serta menghormati hak perlindungan data pribadi orang lain,” kata dia.

Johnny menilai UU PDP turut mendorong pengembangan ekosistem yang dapat memunculkan talenta baru di dunia digital. UU PDP juga diproyeksikan dapat memperkuat rekognisi dari negara lain ihwal tata kelola data di Indonesia.

“UU PDP akan memperkuat kepercayaan dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global. Indonesia menjadi negara ke-5 di ASEAN yang punya payung hukum perlindungan data pribadi,” ujarnya.

Rapat Paripurna pengesahan RUU PDP dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus. “Selanjutnya kami tanyakan kepada seluruh fraksi, apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan sebagai Undang-Undang?”, kata Lodewijk dalam forum rapat disusul dengan pernyataan setuju dari anggota rapat paripurna.

Sementara itu, laporan hasil pembahasan RUU PDP disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis Almasyhari. Dia menjelaskan, sebelum RUU PDP dibahas, komisinya telah menggelar rapat dengar pendapat umum bersama akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pakar.

“Setelah proses pembahasan yang sangat dinamis, ada perubahan sistematika. RUU PDP dari mulanya 15 bab dan 72 pasal, menjadi 16 bab 76 pasal,” kata Kharis.






Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

9 jam lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

7 hari lalu

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


BPKN Minta OJK Bikin Aturan Lebih Rinci Akses Data Pribadi Fintech

12 hari lalu

BPKN Minta OJK Bikin Aturan Lebih Rinci Akses Data Pribadi Fintech

BPKN meminta untuk membuat aturan lebih rinci terkait kerangka kerja persetujuan akses data pribadi untuk fintech.


Keamanan Siber Bukan Mandat di DEWG G20

16 hari lalu

Keamanan Siber Bukan Mandat di DEWG G20

Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20, Mira Tayyiba mengatakan keamanan siber bukan menjadi mandat dalam ekonomi digital.


KTT G20 Dimulai, Bagaimana Jika Tak Mencapai Komunike?

16 hari lalu

KTT G20 Dimulai, Bagaimana Jika Tak Mencapai Komunike?

Jika salah satu bagian tak mencapai kesepakatan, pertemuan KTT G20 akan menghasilkan leaders statement--bukan leaders communique.


Komentar Menkominfo Saat Naik Mobil Listrik di KTT G20

17 hari lalu

Komentar Menkominfo Saat Naik Mobil Listrik di KTT G20

Menkominfo Johnny G Plate mendapat kesempatan untuk naik mobil listrik saat bersiap menghadiri acara KTT G20 Bali.


Sinyal Nihil Komunike di G20, Johnny Plate: Tim Sedang Bekerja

18 hari lalu

Sinyal Nihil Komunike di G20, Johnny Plate: Tim Sedang Bekerja

Sinyal tidak tercapainya komunike dalam KTT G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Bjorka Kembali Muncul, Diduga Bocorkan 44 Juta Data MyPertamina

21 hari lalu

Bjorka Kembali Muncul, Diduga Bocorkan 44 Juta Data MyPertamina

Bjorka diduga membocorkan 44,237,264 data milik aplikasi MyPertamina.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Komisi I DPR Jadwalkan Pemanggilan Johnny Plate

25 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Komisi I DPR Jadwalkan Pemanggilan Johnny Plate

DPR akan membahas kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Status Kasus Korupsi BTS Kominfo Naik ke Penyidikan

29 hari lalu

Status Kasus Korupsi BTS Kominfo Naik ke Penyidikan

Kejaksaan Agung menyatakan telah menemukan tindak pidana dan alat bukti yang cukup dalam kasus korupsi BTS Kominfo.