DPR Minta Isu Ketidakharmonisan Andika Perkasa dan KSAD Dudung Tak Diperpanjang

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto: Oji/Od

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Meutya Hafid, meminta isu soal ketidakharmonisan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, tidak diperpanjang. Sebab, kata dia, keduanya telah memastikan seluruh matra di TNI solid dan tidak ada masalah.

"Kalau hubungan terlalu pribadi, kita tidak mengurus sampai terlalu detil ya, yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya," kata Meutya dalam keterangannya, Selasa, 6 September 2022.

Meutya menjelaskan, absennya Dudung Abdurrachman dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam rapat dengar pendapat Komisi I bersama TNI telah dijelaskan melalui surat. Dudung dan Prabowo, kata dia, telah meminta maaf karena ada kunjungan kerja di luar kota.

Tidak harmonisnya hubungan Andika dan Dudung disinggung dalam rapat dengar pendapat komisi I bersama TNI pada Senin, 5 September 2022 lalu. Kala itu, anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, menyebut soal anak Dudung yang tidak lulus akademi militer (akmil) karena tidak cukup usia. Dia juga menilai bahwa sifat Andika dan Dudung bisa merusak tatanan hubungan antara senior dan junior di TNI.

Andika dan Dudung sudah beri penjelasan

Meutya menjelaskan, Andika telah memberikan klarifikasi baik kepada DPR maupun media. Andika, kata dia, menjelaskan relasi Palinglima dan KSAD tidak terganggu dan keduanya menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing-masing. Adapun Dudung disebut Meutya juga telah berkomunikasi dengan DPR dan mengatakan hal yang sama.

“Jenderal Dudung minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung. Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik baik saja dan jika diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya, beliau akan hadir," kata Meutya.

Sebelumnya, Andika membantah isu ketidakharmonisannya dengan Dudung. Andika merasa hubungannya dengan Dudung tidak ada masalah.

"Dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi nggak ada yang kemudian berjalan berbeda," kata Andika usai rapat dengan Komisi I DPR, Senin, 5 September 2022.

 
IMA DINI SHAFIRA | GADIS OKTAVIANI


Baca: Panglima TNI Andika Perkasa Bantah Tidak Harmonis dengan Dudung Abdurachman

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

19 jam lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

19 jam lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

2 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

2 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

2 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

2 hari lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.


Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

2 hari lalu

Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut Perpu Cipta Kerja akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. Pemerintah pun kini sedang menunggu beleid kontroversial ini dibacakan di paripurna untuk diambil keputusan.