Inilah Daftar Provinsi Baru yang Terbentuk pasca-Reformasi

Reporter

Editor

Nurhadi

Pemerintah segera merumuskan ketentuan dan payung hukum bagi 3 provinsi di Papua, yang berdasarkan undang-undang baru disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. Dengan disahkannya UU tersebut, ada tiga provinsi baru yang akan terbentuk di Papua.

Ketiga provinsi itu adalah Papua Tengah (Meepago), Papua Selatan (Anim Ha), dan Papua Pegunungan Tengah (Lapago). Tiga provinsi ini menambah daftar provinsi baru yang lahir pasca-Reformasi. Dari total 37 provinsi di seluruh Indonesia, berikut ini daftar provinsi baru yang terbentuk pasca-Reformasi:

  • 4 Oktober 1999: Maluku Utara dengan ibu kota provinsi di Sofifi-Ternate, hasil pemekaran dari Provinsi Maluku. 
  • 17 Oktober 2000: Banten dengan ibu kota provinsi di Serang, hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.
  • 4 Desember 2000: Kepulauan Bangka Belitung ibu kota provinsi di Pangkal Pinang, hasil pemekaran dari provinsi Sumatera Selatan
  • 22 Desember 2000: Gorontalo dengan ibu kota provinsi di Gorontalo, hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara.
  • 21 November 2001: Irian Jaya Barat (Papua Barat) ibu kota provinsi di Manokwari, hasil pemekaran dari Provinsi Papua.
  • 25 Oktober 2002: Kepulauan Riau dengan ibu kota provinsi di Tanjung Pinang, hasil pemekaran dari Provinsi Riau.
  • 5 Oktober 2004: Sulawesi Barat dengan ibu kota provinsi di Mamuju, hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan.
  • 25 Oktober 2012: Kalimantan Utara dengan ibu kota provinsi di Tanjung Selor, hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.
  • 30 Juni 2022: Papua Tengah dengan ibu kota provinsi di Timika, Papua Selatan dengan ibu kota provinsi di Merauke, dan Papua Pegunungan Tengah dengan ibu kota provinsi di Wamena, hasil dari pemekaran Provinsi Papua. 

Pembentukan provinsi baru pasca-Reformasi ini berkaitan dengan otonomi daerah yang merupakan salah satu tuntutan Reformasi.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaannya menggunakan asas otonomi daerah di mana pemerintah pusat melimpahkan sebagian kuasanya kepada daerah.

PRAMODANA

Baca juga: Pemekaran Papua, Ini Rincian 3 Provinsi Baru






Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

1 hari lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

2 hari lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

2 hari lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

2 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

3 hari lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

3 hari lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.


Tunggu Hasil Autopsi, Keluarga Minta Kematian Prada Indra Wijaya Diusut

6 hari lalu

Tunggu Hasil Autopsi, Keluarga Minta Kematian Prada Indra Wijaya Diusut

Prajurit TNI AU, Prada Indra Wijaya meninggal dunia di Markas Komando Operasi Udara III, Biak, Papua. Korban diduga sempat mengalami tindak kekerasan