TEMPO.CO, Jakarta - Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menjelaskan prosedur lanjutan usai pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis yaitu pengefektifan kontrak. Kontrak pembelian ini akan efektif bila sudah ada pembayaran uang muka oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Prosedurnya tiga sampai enam bulan," kata dia saat dihubungi, Jumat, 11 Februari 2022.
Di tahap awal, pembelian baru akan dilakukan untuk enam unit jet tempur Rafale yang akan digunakan untuk TNI Angkatan Udara. Kemungkinan, kata Dahnil, pengiriman dari waktu pengaktifan kontrak untuk enam pesawat kurang lebih 56 bulan.
Pembelian jet temput ini merupakan satu dari lima kerja sama baru di bidang pertahanan yang disepakati usai pertemuan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis, Florence Parly di Jakarta, Kamis kemarin. Enam jet tempur ini dibeli dari perusahaan penerbangan Prancis, Dassault Aviation.
Kesepakatan ini diteken oleh CE0 Dassault Aviation Eric Trappier dan Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Marsekal Muda TNI Yusuf Jauhari. "Ini sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur Rafale berikutnya," demikian keterangan tertulis Kementerian Pertahanan.
Dalam kesepakatan ini, Prabowo menyampaikan Indonesia dan Prancis telah menjalin kerja sama pertahanan cukup lama sejak 1950. Saat ini, kata dia, status hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi.
Sebab, kedua negara telah menandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) pada 28 Juni 2021. "Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Prabowo.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah belum bersedia berkomentar lebih jauh terkait alasan utama pemilihan Rafale. "Terkait hal tersebut silahkan ditanyakan ke Kementerian Pertahanan," kata dia.
Perihal alasan pemilihan jet tempur Rafale, Dahnil mengatakan setidaknya ada empat hal yang diperhatikan Kementerian Pertahanan dalam belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Pertama yaitu tepat guna, di mana pendekatannya yaitu threat based planning. Instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kata Dahnil, yaitu belanja alutsista harus didasari oleh kebutuhan, bukan keinginan.
Kedua yaitu memperhatikan geopolitik dan geostrategis. Indonesia, kata dia, berdaulat penuh memilih alutsista yang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan geopolitik dan geostrategis ini, untuk memastikan kepentingan nasional terjaga.
Ketiga yaitu efisiensi. Prabowo, kata Dahnil, ingin memastikan alutsista yang terbaik untuk menjaga Indonesia ini disesuaikan dengan kapasitas keuangan. Lalu keempat yaitu alih teknologi.
"Dengan Perancis kita meningkatkan kerjasama Industri pertahanan kita sampai pada upaya alih teknologi melalui industri-industri pertahanan kita," kata Dahnil.
Sementara dalam keterangannya, CE0 Dassault Aviation Eric Trappier mengatakan pembelian jet tempur Rafale ini akan mencakup beberapa komponen lainnya. Salah satunya yaitu paket pelatihan awak pesawat hingga dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia.
Berikutnya, ada juga penyediaan pusat pelatihan dengan simulator two full-mission. Dassault sebagai produsen mengklaim Indonesia tidak hanya akan diuntungkan dari sektor aeronautika saja, tapi juga dari sektor kerja sama lainnya.
Sektor lain yang dimaksud yaitu terkait portofolio mengenai teknologi ganda yang dikuasi oleh Dassault Aviation beserta dua mitranya. Pertama, Safran Aircraft Engines dan kedua, Thales Group.
"Kontrak ini menandai dimulainya kerja sama jangka panjang yang akan mempercepat langkah Dassault Aviation untuk hadir di negara tersebut (Indonesia)," kata Eric di laman resmi perusahaan.
Baca: 5 Kerja Sama Pertahanan Usai Prabowo Bertemu Menteri Angkatan Bersenjata Prancis
