Pengamat Sebut PBNU Tak Bisa Lepas dari Politik Praktis

Reporter

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 Yahya Cholil Staquf (kanan) bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri penutupan Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Jumat 24 Desember 2021. Pada Muktamar NU ke-34 itu terpilih Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengumumkan
susunan kepengurusan organisasi periode 2022-2027, Rabu 13 Januari 2022. Kepengurusan baru PBNU ini lebih beragam, Yahya menggandeng sejumlah kader partai dan juga perempuan sebagai pengurus.

Yahya menyebut para politikus tersebut digandeng untuk menjadi pengawas aktivitas NU, memantau kader agar tidak cawe-cawe dalam politik praktis. "Kalau ada anggota yang mengeluarkan sesuatu yang miring-miring pada kepentingan politik masing-masing, maka akan langsung ketahuan," kata Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers, Rabu, 12 Januari 2022.

Beragam latar belakang politikus di kepengurusan, lanjut dia, juga diharapkan akan menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama dari tindakan politisasi terhadap organisasi tersebut. Sebab, menurut Yahya, peniadaan politikus dalam kepengurusan akan membuat organisasi yang dipimpinnya itu semakin mudah untuk dipolitisir. "Intinya kami sama-sama menjaga Marwah PBNU ke depan," kata dia.

PBNU yang sebelumnya identik dengan PKB, kini diwarnai dengan kehadiran kader-kader partai lain seperti PDIP dan Golkar. Politikus PDIP Mardani Maming misalnya, masuk sebagai Bendahara Umum PBNU. Maming dikenal sebagai pengusaha yang menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kemudian ada politikus PDIP Nasyirul Falah Amru. sebagai salah satu Ketua Tanfidzyah PBNU. Dari Golkar, ada Nusron Wahid yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum PBNU. Kemudian dari PPP, ada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Putra dari almarhum Maimoen Zubair itu masuk dalam jajaran anggota A'wan PBNU.

Kader PPP lainnya yang masuk jajaran pengurus PBNU adalah Mustofa Aqil Siroj sebagai Rais Syuriah PBNU. Sementara politikus dari PKB, ada Dipo Nusantara Pua Upa. Kemudian, terdapat 11 orang perempuan masuk dalam kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), periode 2022-2027. Di antaranya, ada Alissa Wahid dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keduanya sama-sama menjabat sebagai ketua bidang di PBNU.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, ada dua kemungkinan dibalik alasan Yahya menggandeng sejumlah politikus partai tersebut.

"Pertama, mereka punya andil atau jasa dalam memenangkan Yahya, sehingga diakomodir. Kedua, bisa saja Yahya ingin membangun gagasan, 'PBNU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana'," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Kamis, 13 Januari 2022.

Menurut Ujang, PBNU tidak akan bisa sepenuhnya jauh dari politik praktis seperti janji Yahya Staquf. "Sebab, jika PBNU jauh dari politik, mereka juga akan menimbang rugi ketinggalan gerbong kekuasaan," ujarnya.

Ia menengarai, Yahya akan memakai strategi dua kaki. "Skemanya, secara kelembagaan atau institusi PBNU tidak akan main politik praktis, tapi kader-kadernya secara individu diberi keleluasaan untuk main politik praktis. Kita lihat saja nanti, apa yang akan terjadi pada PBNU di 2024," ujar Ujang.

Adapun dari sisi kader perempuan, Alissa Wahid mengatakan, dilibatkannya perempuan dalam struktur kepengurusan PBNU merupakan suatu terobosan yang sangat penting dalam perjalanan NU sebagai suatu jami’iyah.

"Sejak awal, ruang untuk perempuan itu besar di NU. Kalau kita melihat acara NU, pasti banyak perempuan tampil di ruang publik. Nah, sama halnya nyai-nyai di NU itu tidak hanya mengurusi Pak Kiai, namun juga mengurusi santri dan pondok pesantren. Di sini sangat terlihat bahwa perempuan juga dapat berdedikasi di struktur PBNU," ujar Alissa dikutip dari laman resmi NU.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu mengatakan bahwa dilibatkannya dirinya dalam struktur PBNU tidak hanya untuk dirinya secara pribadi, melainkan sebagai gerbang bagi perempuan lain untuk memperbesar khidmah mereka bagi Nahdlatul Ulama, umat Islam, bangsa, negara dan peradaban dunia.

DEWI NURITA

Baca: Gus Yahya Ingin Laporan Keuangan PBNU Transparan dan Bisa Diakses Publik






KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 jam lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Singgung Soal RKUHP, Ini Kata Anggota DPR

1 hari lalu

Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Singgung Soal RKUHP, Ini Kata Anggota DPR

Anggota DPR Arteria Dahlan menilai peristiwa bom polsek Astana Anyar tak ada hubungannya dengan protes soal RKUHP.


Bicara Soal Islam dan Negara, Cak Imin: Bukan Hanya Inspirasi tapi Power di Politik

1 hari lalu

Bicara Soal Islam dan Negara, Cak Imin: Bukan Hanya Inspirasi tapi Power di Politik

Cak Imin mengatakan Islam punya peran dan kekuatan konkrit dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.


Ajak Masyarakat Uji Materi RKUHP di MK, Menkumham Sebut Hakimnya Tak Perlu Diragukan

1 hari lalu

Ajak Masyarakat Uji Materi RKUHP di MK, Menkumham Sebut Hakimnya Tak Perlu Diragukan

Menkumham menilai independensi hakim Mahkamah Konstitusi tak perlu diragukan untuk menguji materi RKUHP.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

2 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

2 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

2 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

3 hari lalu

Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

Gerindra menyatakan Prabowo Subianto masih belum berkampanye seperti capres lainnya karena masih sibuk sebagai Menteri Pertahanan.


Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

3 hari lalu

Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

Ganjar Pranowo dinilai harus mulai menurunkan sekoci politiknya dan tak menunggu restu dari PDIP jika ingin maju pada Pilpres 2024.