TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab meminta calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyoroti masalah konflik di Papua. Amir mengatakan Andika perlu berkomitmen menuntaskan konflik bersenjata di Papua.
“Panglima baru perlu berkomitmen mengatasi konflik bersenjata di Papua,” kata Amir lewat keterangan tertulis, Sabtu, 6 November 2021.
Amir mengatakan komitmen itu diperlukan mengingat situasi Papua yang memanas belakangan ini dengan sering terjadinya baku tembak. Komitmen penuntasan itu, kata dia, perlu dibarengi dengan menjamin tidak terjadinya pelanggaran HAM.
“Serta ada tengat waktu dari calon Panglima agar konflik tidak berlarut di Papua,” ujar dia.
Selain itu, Amir meminta berkomitmen terhadap penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM berat.
Sebelumnya, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan keputusan ini diambil dalam rapat internal Komisi setelah menggelar fit and proper test terhadap Andika selama sekitar 3 jam.
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," kata Meutya membacakan hasil rapat, Sabtu, 6 November 2021.
Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Marsekal Hadi Tjahjanto dari jabatan Panglima TNI. Dua poin keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden Jokowi yang dikirim ke DPR pada Rabu pekan lalu.
Meutya mengatakan hasil fit and proper test hari ini akan dibawa ke rapat paripurna Dewan yang terdekat. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan, Dewan bakal menggelar sidang paripurna pada Senin, 8 November mendatang.
Andika Perkasa mengucapkan terima kasih atas persetujuan Komisi I DPR. "Saya mengucapkan terima kasih kepada semua, terima kasih," ucapnya.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Baca: Andika Perkasa Tak Ingin Publik Berharap Terlalu Tinggi ke TNI
