Puan Maharani: Aturan Turunan UU Otsus Papua Segera Disahkan

 INFO  NASIONAL - Ketua DPR RI Puan Maharani tegaskan peraturan turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan segera disahkan.

“Tentu saja ke depannya ini akan keluar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan Otsus Papua yang kita harapkan dalam waktu dekat akan disahkan pemerintah pusat,” ujar Puan dalam kegiatan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Minggu, 3 Oktober 2021.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 diteken Presiden Joko Widodo pada 19 Juli 2021 dan saat ini pemerintah tengah menyusun RPP terkait Otsus Papua. UU tersebut merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Puan mendorong agar RPP Otsus Papua disusun berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. “Belajar dari pengalaman 20 tahun sebelumnya, RPP yang nanti akan disahkan perlu mendorong aspirasi masyarakat Papua sebagaimana UU Otsus yang telah dan akan lebih bermanfaat dari sebelumnya,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pelaksanaan Otsus Papua tak bisa berjalan baik jika mengandalkan  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saja. Peran seluruh masyarakat Papua sangat penting untuk bergotong royong membangun Papua.

“Diperlukan sinergi serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan keberhasilan pelaksanaan Otsus Papua bukan hanya soal dana, atau regulasi semata. Komitmen dan integritas tinggi kepala daerah tentu saja akan sangat penting,” ujar Puan.

“Bapak-ibu pemangku kepentingan yang ada di wilayah Papua ini tentu saja yang nanti akan menentukan apakah UU Otsus ini nantinya akan bermanfaat atau tidak bagi masyarakat Papua secara keseluruhan,” katanya mengimbuhkan.

Dalam UU yang baru, dana Otsus Papua naik dari dua persen menjadi dua seperempat persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) nasional. Dana otsus itu akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua.

Puan memastikan DPR akan terus mengawasi, mendukung, dan mendorong agar pelaksanaan Otsus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Melalui revisi UU tersebut, DPR berharap agar ada penurunan tingkat pengangguran dan persentase penduduk miskin di Bumi Cenderawasih itu juga semakin berkurang.

“Sehingga hal yang sama-sama kita lakukan ini akan bermanfaat untuk masyarakat Papua, khususnya tentu saja orang asli Papua, sehingga bisa ikut berkontribusi dalam membangun Papua dan Indonesia ke depannya,” kata Puan. (*)