Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Desak TPNPB-OPM Setop Seruan Peperangan

Reporter

image-gnews
Nakes korban penyerangan KKB tiba di Jayapura usai dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 17 September 2021. Dua nakes sempat hilang pasca penyerangan KKB, seorang ditemukan meninggal dan satunya lagi dalam keadaan terluka setelah jatuh ke jurang. ANTARA/Indrayadi TH
Nakes korban penyerangan KKB tiba di Jayapura usai dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 17 September 2021. Dua nakes sempat hilang pasca penyerangan KKB, seorang ditemukan meninggal dan satunya lagi dalam keadaan terluka setelah jatuh ke jurang. ANTARA/Indrayadi TH
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Bernard Ramandey meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB - Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghentikan seruan peperangan. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, agar tak lagi menyerukan peperangan dan pengusiran terhadap warga non Papua.

Sebby kerap menyebar seruan peperangan kepada TNI-Polri dan mengusir orang non Papua untuk keluar dari Papua. Sebby mengatakan apabila mereka tak angkat kaki dari Papua maka akan menjadi sasaran.

Menurut Frits, seruan itu menjadi instruksi melakukan kekerasan di lapangan. Dia meminta agar Sebby meralat seruannya agar tak lagi mengeluarkan ajakan yang bisa berakibat membahayakan para pekerja kemanusiaan. Namun, kepada Frits, Sebby mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk perjuangan untuk merdeka.

Seruan itu, kata Frits, bertentangan dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Panglima OPM Amos Sorondanja yang meminta seluruh Kelompok Kriminal Bersenjata untuk tidak mengacaukan keamanan selama PON XX Papua. “Ada perbedaan komando di dalam tubuh internal mereka sendiri,” ujar Frits.

Di samping itu, Frits menyerukan agar pemerintah bisa lebih memperhatikan tenaga kesehatan yang berada di pedalaman Papua dan memberikan perlindungan serta trauma healing kepada para korban kekerasan.

Frits juga berkomunikasi dengan sejumlah institusi, seperti TNI-Polri dan otoritas lainnya agar permasalahan ini dapat tertangani dengan baik.
“Kami menjunjung imparsialitas agar tak ada tudingan Komnas HAM mendukung kelompok tertentu,” kata dia. 

Pada 13 September, KKB melakukan pembakaran dan penyerangan seperti di Puskesmas dan sekolah di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. KKB juga melakukan kekerasan terhadap sejumlah tenaga kesehatan. Seorang tenaga kesehatan bernama Gabriela Meilani gugur karena mengalami kekerasan oleh anggota KKB.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gabriela ditemukan di jurang dalam keadaan yang memprihatinkan. Sedangkan sejumlah nakes yang lain mengalami luka tusuk dan pukulan. Adapun satu nakes belum ditemukan.

Frits mengatakan pola yang dilakukan oleh KKB ini sama dengan penyerangan seperti di Nduga pada April lalu yang menyerang para guru. Dia pun mengecam kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap pekerja kemanusiaan. “Kami mengecam perbuatan sadis itu,” ujarnya.

Dengan tegas Komnas HAM perwakilan Papua mengatakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh KKB di Distrik Kiwirok melanggar hak asasi manusia.

“Kekerasan yang dilakukan KKB terhadap tenaga kesehatan tidak akan mendapatkan tempat atau simpati di mata internasional karena apa yang dilakukan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia,” ujar Frits yang sudah mengingatkan TPNPB-OPM untuk menghentikan seruan peperangan.

Baca juga: Polda Papua Barat Sebar Foto DPO Penyerang Markas TNI di Maybrat

DEVY ERNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

3 jam lalu

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) menyapa anggota Bawaslu saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024. KPU memulai rapat rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. TEMPO/Subekti.
H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

KPU Papua dan Papua Pegunungan belum tiba di Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu, besok.


Baku Tembak di Puncak Jaya, TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati 1 Anggota TNI

1 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Baku Tembak di Puncak Jaya, TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati 1 Anggota TNI

TPNPB OPM mengklaim telah menembak satu orang anggota TNI hingga tewas dan menyebabkan satu orang lainnya mengalami luka tembak kritis.


Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

1 hari lalu

Ilustrasi kerusuhan. Getty Images
Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

Dari penelusuran Ha-jabasu, Elius menyatakan adanya dugaan kuat telah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat oleh polisi.


16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

2 hari lalu

Dua anak membawa air dari sumber mata air di Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, Senin, 18 September 2023. Sebanyak 252 kepala keluarga Dusun Jerugen desa tersebut kesulitan air bersih untuk kebutuhan minum dan terpaksa mengambil air di sumber mata air dengan jarak sekitar dua kilometer dari rumahnya. ANTARA FOTO/Seno
16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

Masyarakat Distrik Kokoda Utara meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar mereka berupa air bersih dan listrik.


Kasus Pembunuhan Munir Belum Juga Terungkap, Kasum Berharap Presiden Berikutnya Bisa Menuntaskan

2 hari lalu

Koordinator YLBHI Arif Maulana (kiri), memberikan keterangan dalam konferensi pers merespon rentetan peristiwa kekerasan di Papua, di Kantor KontraS, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Pada medio Januari hingga Maret telah terjadi 7 peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua yang menyebabkan 6 korban luka-luka dan 4 korban lainnya tewas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Pembunuhan Munir Belum Juga Terungkap, Kasum Berharap Presiden Berikutnya Bisa Menuntaskan

Para pelaku pembunuhan Munir, kata Arif, harus diseret ke Pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.


Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah), bersama Anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan KPU terdapat tiga metode pemungutan suara di luar negeri yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling dan metode pos yang akan dikirim pada 2-11 Januari 2024 ke pemilih sehingga KPU memutuskan kasus viral surat suara yang sudah dikirim ke pemilih di Taiwan sebelum waktu yang ditentukan dianggap sebagai surat suara rusak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

KPU mengklaim Provinsi Papua telah siap melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.


Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

2 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

Atas insiden 9 petani digunduli itu, Komnas HAM mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian.


KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

3 hari lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

August Mellaz menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua sudah siap mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional


Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

3 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

Istri aktivis HAM Munir, Suciwati desak ada pengadilan HAM ad hoc untuk kematian suaminya. Ia menuntut presiden buktikan janji untuk menuntaskannya.


Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

3 hari lalu

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua atau IPM2AP mendesak Pemerintah Merauke untuk menyediakan pasar yang layak dan memperhatikan pedagang asli Papua. Foto: Istimewa
Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua menilai pemerintah Merauke gagal menyediakan pasar yang mampu menjawab tantangan dan persoalan ekonomi