Sanksi Lili Pintauli Dipotong Gaji Rp1,8 Juta, Eks Komisioner: Sangat Ringan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berada dalam Mobil  usai Sidang Etik di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama12 bulan. ANTARA/Reno Esnir

    Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berada dalam Mobil usai Sidang Etik di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama12 bulan. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin menganggap hukuman kepada Lili Pintauli Siregar terlalu ringan. Dia menghitung gaji Lili hanya dipotong sebanyak Rp 1.848.000 per bulan.

    "Hukumannya sangat ringan dibandingkan pelanggarannya," kata Jasin lewat pesan teks, Senin, 30 Agustus 2021.

    Jasin mengatakan gaji pokok pimpinan KPK sebanyak Rp 4.620.000. Artinya 40 persen pemotongan gaji pokok terhadap Lili tidak sampai Rp 2 juta. Sementara total gaji pimpinan sekitar Rp 89 juta.

    Padahal, kata Jasin, menurut aturan Dewan Pengawas bisa menjatuhkan sanksi berat, yaitu meminta Lili untuk mengundurkan diri.

    Jasin menganggap dasar aturan yang dibuat oleh Dewas soal pelanggaran kode etik memang terlalu lemah. Dia mengatakan ketika pimpinan melanggar Undang-Undang pun hanya diselesaikan melalui pelanggaran etik.

    "Kalau dasar hanya peraturan Dewas ya itulah hasilnya, memang KPK diperlemah sehingga pimpinan melanggar UU pun, proses sanksinya melalui sidang pelanggaran etik," kata dia.

    Menurut Jasin, ada opsi lain yaitu penggunaan Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 pimpinan atau pegawai KPK yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau seseorang yang kasusnya sedang ditangani KPK bisa disanksi 5 tahun penjara.

    "Apakah rujukan Dewas KPK hanya pelanggaran kode etik?" tanya Jasin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.