Polri Berikan Bebas Bersyarat Dokter Lois Owien

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri memberikan bebas bersyarat kepada dokter Lois Owien. Ia merupakan tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks tentang Covid-19.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi mengatakan, setelah diperiksa oleh penyidik, Lois mengaku tidak akan mengulangi perbuatan serta tidak akan menghilangkan barang bukti.

"Yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan, hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju Presisi yang berkeadilan," ujar Slamet melalui keterangan tertulis pada Selasa, 13 Juli 2021.

Kepada penyidik, kata Slamet, Lois mengakui bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan secara kode etik profesi kedokteran. Lois mengatakan, seluruh opini yang ia tulis dalam sosial media tentang Covid-19, merupakan buah pemikiran pribadi yang tidak berlandaskan riset.

Atas pengakuan tersebut, Polri mengambil langkah restorative justice. "Kami melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga, Polri dalam hal ini mengendepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain," kata Slamet. Selain diproses secara hukum, Lois juga akan diproses secara otoritas profesi kedokteran.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Lois Owien pada 11 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, pada 12 Juli, kasus Lois dilimpahkan ke Mabes Polri.

Dalam perkara ini, dokter Lois Owien pun terancam pasal berlapis. Ia disangkakan dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.