Kontribusi Lembaga Riset dalam Penyusunan Kebijakan

INFO NASIONAL – Para peneliti meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meningkatkan kolaborasi dengan lembaga think tank di Indonesia, yang selama ini berperan besar membantu pemerintah menciptakan arah kebijakan yang sesuai amanat pembangunan nasional.

“Banyak lembaga riset memiliki kekayaan data dan metodologi. Trust perlu dibangun. Kita butuh dialog agar lebih dalam dan tahu kinerja lembaga think tank yang ada di Indonesia.,” ujar Deputi Pengembangan Masyarakat Sipil di Bidang Sosial Budaya, Institute for Research and Empowerment (IRE), Dina Mariana dalam webinar KSIxChange#34, Selasa, 29 Juni 2021. Tema webinar ini adalah “Kolaborasi Pengetahuan Antara Litbangjirap dan Think Tank dalam Aspek Sosial Humanoria”.

Peran lembaga think tank seperti IRE telah terbukti dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam advokasinya untuk mewujudkan UU tersebut, IRE mengumpulkan data dan melakukan penelitian mendalam dengan terjun langsung ke masyarakat pedesaan.

“Paling penting dilihat dari think tank adalah jaringannya. Kekuatan besar kita waktu itu adalah jaringan NGO dan CSO yang saat itu sama-sama merapatkan barisan, punya kepentingan untuk melahirkan UU ini. Dari situlah dimulai gerakan yang cukup panjang, dari 2007 sampai 2013,” kata Dina.

Peran IRE sebagai salah satu lembaga think tank menanggapi pernyataan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang meminta lembaga think tank tetap fokus melakukan penelitian. “Kami minta teman-teman tetap fokus, tetap istiqomah, punya passion untuk menciptakan aset pengetahuan,” ujarnya.

Handoko menjelaskan, BRIN harus menjadi pendukung utama science based policy. Peran lembaga think tank memang diperlukan untuk penyeimbang. “Masalah di dalam pemerintahan begitu rumit.  Think tank dan NGO sebagai peer review nya,” katanya.

Sebab itu, ia juga meminta lembaga think tankuntuk menjaga budaya dan norma sains. “Betul bahwa kebijakan harus scientific based, tapi untuk menciptakan kebijakan tidak murni dari riset itu sendiri. Ada aspek lain yang harus dipertimbangkan,” katanya.

BRIN memiliki beberapa mekanisme untuk menghasilkan kebijakan berbasis sains yang tertuang di dalam poin integrasi kelembagaan melalui tiga arah dan tujuh sasaran . BRIN menyatakan akan menjadi penghubung atau wadah kerja sama berbagai sektor untuk terus memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.Kedepannya, BRIN akan menerapkan strategi integrasi untuk mengoptimalkan dana pengembangan dan penelitian.

Terhadap usulan Handoko tersebut, Dina menginformasikan bahwa lembaga think tank mampu menyajikan hasil riset kebijakan (policy paper). “Sebenarnya lembaga think tank memiliki kualitas dan kapasitas yang mampu beradaptasi dengan proses-proses teknokratik,” ujarnya.

Peran besar lembaga think tank turut disuarakan oleh Deputi Direktur Center for Stratetic and International Studies (CSIS), Madeline K Hendytio. Dengan reputasi global selama 50 tahun, CSIS telah menghasilkan berbagai kajian yang menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk menelurkan kebijakan.

“Think tank tidak punya luxury untuk membedakan penelitian dan advokasi, rekruitmen untuk peneliti kami dan analis, didasari bahwa mereka harus bisa membuat penelitian yang bermanfaat. Studi-studi kami berpengaruh pada partai, politisi, hingga legislatif di pusat dan daerah,” ujarnya.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tri Nuke Pudjiastuti mengakui peran besar lembaga think tank seperti IRE dan CSIS. Pengarusutamaan ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan adalah yang utama dalam arah pembangunan Indonesia.

Pemerintah, lembaga-lembaga think tank dan NGO memiliki peran yang sama dalam membuat kebijakan. Semua pihak wajib mengedepankan kolaborasi agar arah cita-cita bangsa dapat terwujud.“Kami berharap kita bisa bekerja sama agar BRIN bisa membuat indikator kesiapterapan hasil riset,” ujar Nuke.

KSIxChange#34 merupakan serial diskusi yang diadakan oleh Knowledge Sector Initiative. KSIxChange merupakan salah satu kegiatan di KSI yang bertujuan mendukung pelaksanaan program melalui pengumpulan berbagai aktor sektor pengetahuan. (*)