Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengintip Anggaran Alutsista TNI 10 Tahun Terakhir

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) masterplan modernisasi alutsista TNI. Perpres tersebut akan mengatur skema pinjaman luar negeri dengan budget sekitar Rp 1.760 triliun untuk melakukan modernisasi alutsista.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengkritik anggaran tersebut terlalu besar. Terlebih, Connie mengatakan dalam draf Perpres yang ia baca dana itu merupakan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dan harus habis di 2024. "Pertanyaan saya anggaran pertahanan sebesar ini, dalam tiga tahun kita mau beli apa?" kata Connie saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan anggaran Rp 1.760 triliun itu masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR. "Mungkin minggu depan akan didiskusikan saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L)," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi terpisah.

Lantas, berapa besar anggaran Kemenhan sejak dipimpin Prabowo Subianto? Kemudian, berapa besar alokasi untuk perawatan dan perbaikan alutsista?

Mengacu pada APBN, Kementerian Pertahanan termasuk sebagai kementerian dengan anggaran belanja yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.

Namun, pagu belanja Kemenhan tidak semua dialokasikan untuk keperluan alutsista TNI. Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,3 triliun. Lebih rinci, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL Rp 3,75 triliun, dan TNI AU Rp 1,19 triliun.

Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemenhan merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp117,9 triliun. Berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  Rp12,14 triliun.

Sementara untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Soal Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo

26 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
PTUN Jakarta Tolak Gugatan Soal Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo

Majelis hakim PTUN Jakarta menolak gugatan soal jenderal kehormatan Prabowo karena para penggugat tak memiliki kedudukan hukum yang sah.


Mengapa Subsidi Energi lewat Bantuan Langsung Tunai Dianggap Tepat

3 jam lalu

Mengapa Subsidi Energi lewat Bantuan Langsung Tunai Dianggap Tepat

Sejumlah ekonom menilai penyaluran subsidi energi dengan skema bantuan langsung tunai merupakan pilihan tepat.


Sinyal Keberpihakan Jokowi dalam Pilkada 2024, PDIP: Mantan Presiden Turun Kelas

4 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan soal pertemuannya dengan sejumlah calon kepala atau wakil daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024 Serentak, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Sinyal Keberpihakan Jokowi dalam Pilkada 2024, PDIP: Mantan Presiden Turun Kelas

PDIP menilai mantan Jokowi bukanlah sosok negarawan karena keterlibatannya dalam Pilkada 2024.


Calon Kepala Daerah Temui Jokowi di Solo Menjelang Pilkada 2024, Ini yang Dibahas

6 jam lalu

Pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dengan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Respati Ardi-Astrid Widayani (kanan) di Wedangan Pendhopo Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Calon Kepala Daerah Temui Jokowi di Solo Menjelang Pilkada 2024, Ini yang Dibahas

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal banyaknya calon kepala dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang secara silih berganti menemuinya di Kota Solo sejak purna tugas pada 20 Oktober 2024 lalu. Bahkan itu terjadi hingga hari ini, Rabu, 6 November 2024.


Mahfud MD Sebut Prabowo Bisa Revisi Daftar Capim KPK tanpa Langgar Aturan

14 jam lalu

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat memberikan keterangan kepada awak media di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.  ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Mahfud MD Sebut Prabowo Bisa Revisi Daftar Capim KPK tanpa Langgar Aturan

Menurut Mahfud MD, Prabowo memiliki kesempatan untuk mengambil sikap dengan menyeleksi ulang nama capim KPK yang diserahkan Jokowi kepada DPR.


Kata Jokowi Soal Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Survei Pilkada Sumut

15 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terkait hasil survei Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diikuti dua paslon yaitu Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Kata Jokowi Soal Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Survei Pilkada Sumut

Jokowi mengaku tak tahu soal elektabilitas menantunya Bobby Nasution unggul dari Edy Rahmayadi di survei Litbang Kompas untuk Pilkada Sumut.


Banyak Calon Kepala Daerah Sowan ke Solo, Jokowi: Semua Saya Terima

18 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan soal pertemuannya dengan sejumlah calon kepala atau wakil daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024 Serentak, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Banyak Calon Kepala Daerah Sowan ke Solo, Jokowi: Semua Saya Terima

Presiden RI ke-7 Jokowi mengakui banyak calon kepala daerah yang datang menemuinya pada masa Pilkada 2024 ini. Apa saja arahannya?


Tom Lembong Melawan, Siap Hadirkan Sejumlah Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan Hadapi Kejagung

18 jam lalu

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tom Lembong Melawan, Siap Hadirkan Sejumlah Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan Hadapi Kejagung

Sejumlah saksi ahli akan dihadirkan di praperadilan Tom Lembong untuk menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan Kejagung soal penetapan tersangka.


Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Pemerintah Minta Arahan Jokowi dalam Pembangunan IKN

19 jam lalu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 6 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Pemerintah Minta Arahan Jokowi dalam Pembangunan IKN

Pemerintah, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, akan meminta petunjuk dari Presiden ke-7 Jokowi mengenai pembangunan IKN.


Studi Bright Institute: 50,10 Persen Pengeluaran Penduduk Indonesia untuk Konsumsi Makanan

23 jam lalu

Ilustrasi makanan gizi seimbang. shutterstock.com
Studi Bright Institute: 50,10 Persen Pengeluaran Penduduk Indonesia untuk Konsumsi Makanan

Pola pengeluaran konsumsi sangat penting untuk diperhitungkan karena adanya ambisi Presiden Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan.