TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor IPB Arif Satria mendorong swasta lebih berperan dalam pendanaan riset di Indonesia. Arif mengatakan sebagian besar pendanaan riset di Tanah Air sejauh ini masih berasal dari pemerintah.
"Sekarang yang perlu didorong bagaimana shifting (pergeseran) alokasi budget nasional yang sebelum ini didominasi oleh pemerintah, bagaimana swasta harus banyak berperan," kata Arif dalam diskusi daring, Sabtu, 17 April 2021.
Menurut Arif, sebesar 80-85 persen anggaran riset masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, swasta baru berkontribusi sebesar 15-20 persen saja.
Dia pun membandingkan dengan kondisi di sejumlah negara maju. Di Korea Selatan dan Jepang, kata dia, kontribusi swasta untuk anggaran riset di dua negara itu masing-masing 77 persen dan 78 persen.
"Tiongkok di atas 70 persen, Amerika 70 persen, Singapura dan Malaysia 50-60 persen," kata Arif.
Arif mengatakan pemerintah pun telah menyiapkan insentif bagi pihak swasta yang melakukan riset, yakni pengurangan pajak sebesar 300 persen dari pajak penghasilan badan. Dengan insentif ini, Arif mengatakan tinggal diperlukan sosialisasi dan dorongan kepada swasta agar lebih banyak melakukan penelitian.
"Tinggal bagaimana kita encourage dan ada bridging untuk menjembatani swasta dan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan riset bersama," ucapnya.
Arif mengimbuhkan, salah satu problem riset yang dibiayai APBN ialah persoalan administrasi yang cukup rumit. Ia menganggap kerumitan administrasi ini wajar demi mempertanggungjawabkan uang negara.
Namun di sisi lain, kata dia, banyak peneliti yang tak suka dibuat pusing dengan urusan administrasi. Menurut Rektor IPB Arif Satria, peneliti lebih suka diberi target untuk menghasilkan sesuatu. "Kalau dengan swasta fokus pada output ini, tidak pada administrasi."