Polri Sebut 2 Personel Sabhara Penjual Senpi Ilegal ke KKB

Reporter

Tiga pucuk senjata laras panjang yang dikembalikan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB secara sukarela di Jayapura, Papua, Selasa, 7 Agustus 2018. TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menyatakan dua polisi yang diduga menjadi pelaku penjualan senjata api dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) berasal dari satuan kerja Samaptha Bhayangkara atau Sabhara. 

"Mereka di fungsi Sabhara," ucap Rusdi di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 3 Maret 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kedua anggota itu diduga telah berteman dengan kelompok bersenjata. 

"Akibatnya timbul komunikasi, lebih jauh akhirnya diduga terlibat," kata Rusdi. Dari penjualan senjata api tersebut, dua anggota mendapatkan upah. 

Kendati demikian, ihwal besaran nominal yang diterima masih belum diketahui. "Satu butir peluru pasti ada harganya apalagi sampai satu pucuk senjata. Tentu menguntungkan secara ekonomi," ucap Rusdi. 

Dugaan keterlibatan dua anggota polisi itu berawal dari penangkapan seorang warga Bentuni lantaran membawa senjata api berikut amunisinya pada 10 Februari 2021.

Dari hasil pemeriksaan, warga tersebut mengaku mendapatkan senjata dan amunisi itu dari polisi yang bertugas di Polresta Pulau Ambon. Atas insiden itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah mengirimkan tim khusus untuk mendampingi Kepolisian Daerah Maluku melakukan penyelidikan. 

"Apabila dua anggota melakukan melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan yaitu melakukan jual beli senjata maupun amunisi kepada KKB Papua akan diajukan ke pengadilan," ujar Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo saat dikonfirmasi pada 22 Februari 2021.

Baca juga: Polisi: KKB Sebar Hoaks Ada Remaja Tewas Ditembak Aparat

ANDITA RAHMA






Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

12 jam lalu

Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

Bahlil mengatakan agar sebuah daerah menarik untuk investor, pemerintah setempat perlu menjaga stabilisasi ekonomi dan keamanannya.


Polisi Kantongi Identitas 11 Anggota KKB Penyerang Pekerja Trans Papua

15 jam lalu

Polisi Kantongi Identitas 11 Anggota KKB Penyerang Pekerja Trans Papua

Penyerangan KKB terhadap 14 orang pekerja proyek pembangunan jalan Trans Papua Barat terjadi pada Kamis, 29 September 2022. Empat orang tewas.


Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

16 jam lalu

Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson, menjanjikan bakal membangun industri pengolahan di Papua pada 2024.


UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

1 hari lalu

UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

Selain memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, PT Freeport Indonesia juga mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar.


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

2 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

2 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

3 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

3 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

6 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

6 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.