NasDem Dukung Keputusan Jokowi Tak Merevisi UU Pemilu

Ketua Umum NasDem Surya Paloh didampingi Sekjen NasDem Johnny G Plate tiba di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. Ia disambut oleh Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal. TEMPO/Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan partainya mendukung keputusan Presiden Joko Widodo untuk tak merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, NasDem merupakan salah satu partai yang mendorong revisi UU Pemilu, termasuk untuk normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023.

"Partai NasDem menegaskan untuk mendukung keputusan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin terkait UU Pemilu," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis, 25 Februari 2021.

Johnny mengatakan NasDem sebelumnya memang mendorong revisi UU Pemilu. Salah satu usulan NasDem ialah penambahan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4 persen menjadi tujuh persen.

Menurut Johnny, usulan ini telah dikemukakan NasDem sejak pembahasan dan kodifikasi rancangan UU Pemilu sejak 2016. Ia mengatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh pun menegaskan agar usulan ini diperjuangkan jika UU Pemilu direvisi.

Namun lantaran pemerintah memutuskan tak akan mengubah UU Pemilu, NasDem pun mengikuti sikap tersebut. "Memperhatikan pertimbangan dan pandangan pemerintah yang tidak melakukan revisi UU Pemilu maka Fraksi Nasdem mempunyai posisi politik yang bersama dan mendukung keputusan pemerintah," kata Johnny.

Baca juga: SBY Sebut Demokrat Bukan untuk Diperjualbelikan

Partai NasDem, kata Johnny, kini akan mempersiapkan diri mengikuti Pemilu Serentak 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Ia mengatakan NasDem akan menganalisis semua peluang, tantangan, hambatan, dan kelemahan yang mungkin timbul dari aturan eksisting yang ada.

Ia berharap Pemilu 2024 tetap menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas di tingkat nasional dan daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Johnny pun mengimbuhkan, sikap NasDem ini menegaskan komitmen partainya untuk satu garis dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Yakni untuk kemajuan dan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik, selain dari menjaga stabilitas politik di tengah situasi pandemi Covid-19," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Sejumlah partai koalisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini telah menarik diri dari revisi UU Pemilu. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa yang masih mendorong revisi UU Pemilu dengan catatan pilkada serentak tetap digelar pada 2024.






Jokowi Beri Sikap Resmi Usai IPK Anjlok: Minta Aparat Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu

6 menit lalu

Jokowi Beri Sikap Resmi Usai IPK Anjlok: Minta Aparat Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu

Presiden Jokowi mengingkatkan aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.


Soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Bahlil: Mana Bisa Bapak Jokowi Digertak Sama Negara Lain

17 menit lalu

Soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Bahlil: Mana Bisa Bapak Jokowi Digertak Sama Negara Lain

Bahlil kembali buka suara soal gugatan Uni Eropa melalui WTO atas kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan RI sejak 2019.


Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

27 menit lalu

Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

Pemeriksaan hakim Mahkamah Konstitusi dinilai harus lewat izin Presiden Jokowi melalui Jaksa Agung.


14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

1 jam lalu

14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

BKKBN memaparkan jumlah potensi kasus stunting di Jakarta menyentuh 14 persen. Angka ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.


Yahya C Staquf: O Universe Welcome to The Second Century of Nahdlatul Ulama

1 jam lalu

Yahya C Staquf: O Universe Welcome to The Second Century of Nahdlatul Ulama

Dalam perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengucapkan pidato yang berapi-api.


PSI Kecam Pembubaran Ibadah GPdI Metland Cileungsi, Singgung Pernyataan Jokowi

1 jam lalu

PSI Kecam Pembubaran Ibadah GPdI Metland Cileungsi, Singgung Pernyataan Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam aksi sejumlah warga yang membubarkan pelaksanaan ibadah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GpdI), Metland, Cileungsi, Jawa Barat pada Minggu, 5 Februari 2023.


Jokowi Puji Nahdlatul Ulama yang Tetap Lawan Politik Identitas dan Radikalisme

2 jam lalu

Jokowi Puji Nahdlatul Ulama yang Tetap Lawan Politik Identitas dan Radikalisme

Jokowi juga mengatakan Nahdlatul Ulama memiliki banyak peran besar dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia.


Immanuel Ebenezer Sebut Relawan Ganjar Pranowo Mania Resmi Bubar

2 jam lalu

Immanuel Ebenezer Sebut Relawan Ganjar Pranowo Mania Resmi Bubar

Immanuel Ebenezer menyatakan relawan Ganjar Pranowo Mania yang digawanginya resmi membubarkan diri.


Erick Thohir Yakin PBNU Dibawah Pimpinan Gus Yahya Tegak Lurus Dengan Pemerintahan Jokowi

3 jam lalu

Erick Thohir Yakin PBNU Dibawah Pimpinan Gus Yahya Tegak Lurus Dengan Pemerintahan Jokowi

Erick Thohir menjadi Ketua Panitia Pengarah Peringatan Satu Abad NU yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.


Unit Link Sering Dikeluhkan Nasabah Asuransi, Ternyata Ini Akar Masalahnya

4 jam lalu

Unit Link Sering Dikeluhkan Nasabah Asuransi, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Banyak nasabah asuransi yang memiliki unit link merasa dijebak karena hasil investasi yang dijanjikan tidak sesuai ekspektasi. Di mana akar masalahnya