Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan partainya mendukung keputusan Presiden Joko Widodo untuk tak merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, NasDem merupakan salah satu partai yang mendorong revisi UU Pemilu, termasuk untuk normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023.
"Partai NasDem menegaskan untuk mendukung keputusan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin terkait UU Pemilu," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis, 25 Februari 2021.
Johnny mengatakan NasDem sebelumnya memang mendorong revisi UU Pemilu. Salah satu usulan NasDem ialah penambahan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4 persen menjadi tujuh persen.
Menurut Johnny, usulan ini telah dikemukakan NasDem sejak pembahasan dan kodifikasi rancangan UU Pemilu sejak 2016. Ia mengatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh pun menegaskan agar usulan ini diperjuangkan jika UU Pemilu direvisi.
Namun lantaran pemerintah memutuskan tak akan mengubah UU Pemilu, NasDem pun mengikuti sikap tersebut. "Memperhatikan pertimbangan dan pandangan pemerintah yang tidak melakukan revisi UU Pemilu maka Fraksi Nasdem mempunyai posisi politik yang bersama dan mendukung keputusan pemerintah," kata Johnny.
Baca juga: SBY Sebut Demokrat Bukan untuk Diperjualbelikan
Partai NasDem, kata Johnny, kini akan mempersiapkan diri mengikuti Pemilu Serentak 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Ia mengatakan NasDem akan menganalisis semua peluang, tantangan, hambatan, dan kelemahan yang mungkin timbul dari aturan eksisting yang ada.
Ia berharap Pemilu 2024 tetap menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas di tingkat nasional dan daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Johnny pun mengimbuhkan, sikap NasDem ini menegaskan komitmen partainya untuk satu garis dengan kebijakan Presiden Jokowi.
"Yakni untuk kemajuan dan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik, selain dari menjaga stabilitas politik di tengah situasi pandemi Covid-19," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika ini.
Sejumlah partai koalisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini telah menarik diri dari revisi UU Pemilu. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa yang masih mendorong revisi UU Pemilu dengan catatan pilkada serentak tetap digelar pada 2024.
