"Selain itu juga ada Asuransi Pertanian meliputi AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau) dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)," sebut Sarwo Edhy.
Untuk diketahui, Ditjen PSP pada TA. 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5,2 triliun. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk TA. 2021 Ditjen PSP per 23 November 2020 (meningkat 80,24% dibandingkan pagu TA. 2020) dan merupakan pagu tertinggi (24% dari pagu Kementan) dibandingkan Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian.
Namun menindaklanjuti surat Menteri Keuangan kepada Kementerian/ Lembaga Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Hal Refocusing dan Relokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA.2021 serta Kesimpulan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 25 Januari 2021, penghematan Ditjen PSP sebesar Rp 1,7 triliun. Sehingga pagu tahun anggaran 2021 di prakirakan sebesar Rp 3,5 triliun.
"Target realisasi anggaran Ditjen PSP hingga Maret 2021 sebesar 35%. Untuk itu upaya percepatan pelaksanaan kegiatan PSP TA. 2021, maka Satker Pusat dan Daerah agar menyusun target serapan anggaran serta langkah operasional kegiatan berdasarkan rambu-rambu pengelolaan anggaran tahun 2021," pinta Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy juga mengingatkan arahan Presiden, yakni program padat karya (model cash for work) berbasis pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan. Khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.
"Program padat karya juga menjadi kegiatan prioritas nasional dalam rangka mengentaskan pengangguran. Menurut BPS, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama," jelas Sarwo Edhy.
Tiga lapangan pekerjaan tersebut, di antaranya pertanian sebesar 27,33%, perdagangan sebesar 18,81%, dan industri pengolahan sebesar 14,96%.
Dijelaskan Sarwo Edhy, ada sejumlah kegiatan padat karya pada Satker Ditjen PSP. Di antaranya, pengembangangan jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi perpompaan, pengembangan irigasi perpipaan, pengembangan embung pertanian, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), optimasi lahan, food estate dan jalan usaha tani.
"Pelaksanaan kegiatan padat karya diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja baik petani, buruh tani, dan masyarakat di pedesaan. Program ini juga diharapkan memberikan tambahan penghasilan kepada petani, buruh tani, maupun masyarakat umum lainnya," terangnya.
Sarwo Edhy menambahkan, agar jajarannya meningkatkan kinerja pembangunan pertanian melalui penguatan infrastruktur pertanian dan mendukung peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing pertanian.
"Tujuannya untuk memberdayakan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan," pungkasnya.(*)
