MUI Minta Pemerintah Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta besar Israel dan Bhutan untuk India menandatangani kesepakatan selama upacara penandatanganan untuk pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Bhutan, di Kedutaan Besar Israel di New Delhi, India 12 Desember 2020 [Gambar disediakan Kedutaan Besar Israel di New Delhi / Handout via REUTERS]

    Duta besar Israel dan Bhutan untuk India menandatangani kesepakatan selama upacara penandatanganan untuk pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Bhutan, di Kedutaan Besar Israel di New Delhi, India 12 Desember 2020 [Gambar disediakan Kedutaan Besar Israel di New Delhi / Handout via REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

    "Jangan sampai karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, misalnya, kita sebagai bangsa mengorbankan apa yang telah menjadi sikap dan kepribadian serta keyakinan kita selama ini," ujar Ketua Bidang Luar Negeri MUI Sudarnoto Abdul Hakim lewat keterangan tertulis, Selasa, 15 Desember 2020.

    Sejak awal, kata Sudarnoto, Indonesia sudah konsekuen dengan identitasnya sebagai bangsa yang antipenjajahan. "Semua orang sudah tahu bahwa Israel adalah negara penjajah dan telah menjajah tanah air dan rakyat Palestina dalam waktu yang lama," ujarnya.

    Untuk itu, MUI meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Luar Negeri dan untuk terus berjuang di pentas dunia bagi kemerdekaan rakyat palestina. "MUI akan senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya melawan imperialisme Israel," ujarnya.

    Kabar Indonesia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel secara publik pertama kali dikabarkan oleh media Israel, The Jerusalem Post pada Ahad lalu. Media Israel itu mengatakan Arab Saudi sedang bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membujuk negara-negara lain termasuk Indonesia dan Oman untuk normalisasi hubungan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, menegaskan tidak ada komunikasi antara Kemenlu RI soal normalisasi. "Kemlu RI menjalankan Politik Luar Negeri atas konfik Palestina-Israel senantiasa berpegang pada amanat Konstitusi," kata Faizasyah.

    Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi juga menegaskan kembali posisi Indonesia terkait konflik Palestina tidak berubah. "Saya tegaskan kembali posisi Indonesia, bahwa penyelesaian masalah Palestina-Israel harus didasarkan pada Resolusi DK PBB yang relevan dan parameter yang disepakati secara internasional, termasuk solusi dua negara," kicau Retno Marsudi di Twitter pada 14 Agustus 2020, setelah pengumuman normalisasi UEA-Israel.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.