TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai Komisi Pemberantasan Korupsi lamban dan takut mengambil alih kasus yang melibatkan Djoko Tjandra. “ICW berpandangan KPK sangat lambat dan tidak berani untuk mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan Djoko S Tjandra,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Sabtu, 12 September 2020.
Kurnia mengatakan kesimpulan itu bisa dilihat salah satunya dari pernyataan Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri dan pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto. Kurnia mengatakan Firli hanya mengatakan bahwa lembaganya akan mengambil alih kasus ini, bila kejaksaan tidak selesai menanganinya.
“Sekedar membaca apa yang tertera dalam Pasal 10 A UU KPK, bukan justru penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Agung,” kata Kurnia. Pasal 10 A UU KPK menyebutkan syarat KPK mengambil alih kasus korupsi.
Selain itu, sinyal bahwa KPK tidak berani mengambil alih kasus ini, kata dia, juga terlihat dari pernyataan Karyoto. Seusai mengikuti gelar perkara di Kejaksaan Agung pada 8 September 2020, Karyoto menilai kejaksaan sangat bagus dan cepat dalam mengusut perkara ini. “Padahal publik menduga sebaliknya,” ujar Kurnia.
Kurnia memandang sinis gelar perkara yang dilakukan antara lembaga antirasuah, bersama Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri pada Jumat, 11 September 2020. KPK mengundang kedua insitusi itu untuk melakukan gelar perkara di Gedung KPK sebagai bagian koordinasi dan supervisi dalam perkara ini. Namun, menurut Kurnia, gelar perkara itu hanya pencitraan.
“Gelar perkara terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah serius menanggapi perkara Djoko Tjandra,” kata dia.
