TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan reformasi birokrasi perlu disederhanakan. Organisasi birokrasi saat ini dinilai terlalu banyak jenjang dan divisi sehingga perlu dibenahi.
Jokowi mengatakan banyaknya eselon justru semakin memperpanjang birokrasi sehingga akan memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil dan sulit untuk diawasi.
“Inilah yang saya tidak mau,” kata dia saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi KPK pada Rabu, 26 Agustus 2020. Dia meminta anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, relevan dengan kebutuhan nasional, menjawab kepentingan masyarakat, dan membawa lompatan kemajuan.
Menurut Jokowi, pihak yang berkepentingan terhadap perizinan bukan hanya pelaku besar. Namun juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya lebih dari 60 juta dan menjadi penopang utama perekonomian.
“Yang menjadi korban dari dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat harus menanggung harga yang mahal,” ucap Jokowi.
Karena itu, Jokowi melanjutkan, tata niaga yang memberi kesempatan kepada para pengambil rente harus dirombak. Khususnya tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat, seperti pangan, obat, dan energi. “Saya ajak bapak ibu untuk benahi hal ini,” kata Jokowi.
MUHAMMAD BAQIR
