Diskusi KSIxChange#25: Transparansi Anggaran dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal untuk Penanganan Covid-19

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli bidang pengeluaran Negara saat diskusi webinar KSIxChange ke-25 pada 23 Juli 2020.

    Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli bidang pengeluaran Negara saat diskusi webinar KSIxChange ke-25 pada 23 Juli 2020.

    INFO NASIONAL -- Pemerintah Indonesia dinilai sudah terbuka dalam hal penggunaan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. “Hasil dari Open Budget Survey (OBS), nilai kita meningkat untuk transparansi fiskal yaitu meraih skor 70 pada 2019, nomor dua di Asia setelah Filipina,” ujar Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli bidang pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan di diskusi webinar KSIxChange ke-25 pada 23 Juli 2020.

    OBS adalah instrumen penilaian internasional yang dilakukan oleh International Budget Partnership terhadap 117 negara terkait kemudahan publik mengakses informasi anggaran pemerintah pusat. Transparansi dilaksanakan sejak penyusunan anggaran, implementasi di lapangan, hingga pengawasan.

    Saat mengimplementasikan sebuah kebijakan, Kemenkeu juga memonitor agar realisasinya berjalan sesuai koridor yang diharapkan. Sistem monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan dengan penyampaian laporan kepada Presiden tiap pekan. “Kita tak ingin anggaran sebesar Rp 692,2 triliun hanya di atas kertas, tapi terealisasi,” tegas Kunta.

    Mengacu pada PP No 23 Tahun 2020 pasal 7, sebelum sebuah kebijakan ekonomi dibuat, Kementerian dan Lembaga negara terkiat melakukan koordinasi dan sinergi pada rapat koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Selanjutnya hasil sidang di tingkat Kemenko disampaikan ke sidang kabinet. “

    Berikutnya rencana kebijakan didiskusikan dengan aparat penegak hukum atau auditor untuk konsolidasi pengawasan. Selanjutnya dikonsultasikan ke DPR. “Pemerintah concern terhadap penggunaan anggaran, karena BPK melakukan pemeriksaan terhadap transparansi fiskal,” ujar Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Ubaidi Socheh Hamidi.

    Transparansi kepada publik telah dilakukan sejak Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang disusun bersama DPR. “Jauh-jauh hari kita melakukan konsultasi publik dan kita sampaikan bagaimana hasil evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaran kegiatan pembangunan ini secara rutin,” tutur Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas, Taufik Hanafi. RKP 2021, misalnya, dan disusun berdasarkan hasil evaluasi dari perkembangan dampak pandemi Covid-19 tahun ini.

    Jawaban Kunta, Ubaidi, dan Taufik menjawab pokok permasalahan yang dituturkan Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) pada diskusi KSIxChange#25 yang bertajuk “Tantangan Transparansi Anggaran dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Covid-19 di Indonesia.”

    Di awal diskusi, Misbah memberi perhatian khusus terhadap gejolak di sejumlah daerah. Misalnya saja bantuan sosial yang ditunggangi calon gubernur/bupati/walikota petahana dalam Pilkada 2020, dan sulitnya mendapatkan informasi terperinci dari berbagai kementerian terkait penggunaan dana penanggulangan pandemi.

    Dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp.692,2 triliun, sektor kesehatan memperoleh Rp.87,5 triliun, perlindungan sosial mendapatkan Rp.203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp.120,6 triliun, UMKM Rp 123,4 triliun, pembiayaan korporasi Rp.53,5 triliun, dan sektor tambahan Rp 106,1 triliun. “Catatan kritisnya adalah kenaikan 42 persen anggaran Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 695,2 triliun ternyata tidak berkolerasi dengan penurunan angka yang terpapar Covid-19. Kami mempertanyakan efektivitas anggaran, terutama di bidang kesehatan,” kata Misbah.

    Selain itu, penyerapan anggaran hingga Juni 2020 juga belum efektif. Serapan anggaran kesehatan 5,12 persen, perlindungan sosial 36,19 persen, sektor tambahan kepada Pemda 5,18 persen, UMKM baru 22,7 persen, insentif untuk usaha, dan korporasi belum didistribusikan alias 0 persen. Karena itu, FITRA merekemondasikan agar pemerintah bersedia melakukan realokasi anggaran dan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik.

    KSIxChange adalah diskusi interaktif yang diinisiasi Knowledge Sector Initiative (KSI), kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia dengan pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. KSIxChange yang digelar minimal sekali dalam sebulan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui peningkatan diskursus publik yang berdasarkan penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan. Gelaran diskusi KSIxChange#25 mempertemukan pemangku kebijakan, mitra pembangunan dan aliansi publik yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Program KOMPAK, SEKNAS FITRA dan Open Government Indonesia (OGI) untuk membahas pentingnya transparansi dan pantauan publik terhadap perencanaan, realokasi anggaran pemerintah baik ditingkat pusat, daerah dan desa termasuk sinkronisasi kebijakan fiskal dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?