Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UI Tuding Pembicara Diskusi BEM UI soal Papua Tidak Layak

image-gnews
Ambrosius Mulait menghapus air matanya saat diwawancarai oleh wartawan saat hadiri sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis 19 Desember 2019. 6 Aktivis Papua tersebut ditangkap polisi karena pengibaran bendera Bintang Kejora saat unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta pada 28 Agustus 2019. REUTERS/Willy Kurniawan
Ambrosius Mulait menghapus air matanya saat diwawancarai oleh wartawan saat hadiri sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis 19 Desember 2019. 6 Aktivis Papua tersebut ditangkap polisi karena pengibaran bendera Bintang Kejora saat unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta pada 28 Agustus 2019. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia (UI), Amelita Lusia, menyebut pembicara "Diskusi Publik: #PapuanLivesMatter Rasisme Hukum di Papua" yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI tidak layak.

"Pertimbangan dan perencanaan yang tidak matang, diikuti dengan kecerobohan dalam proses pelaksanaannya, telah menyebabkan diskusi yang diselenggarakan oleh BEM UI tersebut menghadirkan pembicara yang tidak layak," kata Amelita dalam keterangan tertulis, Ahad 7 Juni 2020.

Diskusi yang digelar pada Sabtu 6 Juni 2020 malam tersebut, mengundang tiga pembicara; Pegiat HAM dan aktivis isu Papua Veronica Koman, Pengacara HAM Papua Gustaf Kawer, dan seorang mantan tahanan politik Papua. Diskusi ini dimoderatori oleh Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho.

Materi diskusi ini pun disebut tidak berpijak pada kajian ilmiah. Sehingga diskusi ini dianggap tidak cukup kuat untuk dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan akademik yang baik.

UI menganggap proses perancangan diskusi yang tidak cermat dan proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan dan tata cara yang ditetapkan kampus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka pun menyatakan bahwa acara diskusi tersebut tidak mencerminkan pandangan dan sikap mereka secara institusi.

"Bersama ini dinyatakan bahwa kegiatan diskusi tersebut, berikut apapun yang dibahas dan dihasilkan, tidak mencerminkan pandangan dan sikap UI sebagai suatu institusi dan tidak menjadi tanggung jawab UI," tutur Amelita.

Diskusi BEM UI ini membahas kasus hukum terhadap tujuh pemuda Papua yang melakukan aksi antirasisme pada Agustus 2019 di Jayapura. Mereka ialah Ferry Kombo dan Alex Gobay, yang sama-sama dituntut 10 tahun penjara. Ferry adalah mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih, sedangkan Alex Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).

Kemudian Hengky Hilapok (dituntut 5 tahun penjara), Irwanus Urobmabin (dituntut 5 tahun penjara). Kemudian, Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni (dituntut 17 tahun penjara), Ketua KNPB Mimika Steven Itlay (dituntut 15 tahun penjara), dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay (dituntut 15 tahun penjara).

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TPNPB-OPM Klaim Serang TNI-Polri di Sagupa Intan Jaya

15 jam lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB-OPM Klaim Serang TNI-Polri di Sagupa Intan Jaya

Jubir TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI-Polri sejak Kamis


Segera Dimulai, Cek Jadwal Ujian Simak UI 2024 dan Syaratnya

1 hari lalu

Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia 2022. (DOK. HUMAS UI)
Segera Dimulai, Cek Jadwal Ujian Simak UI 2024 dan Syaratnya

Ujian Kemampuan Dasar dan Skolastik Simak UI diselenggarakan selama 165 menit.


Kandidat di Pemilihan Rektor UI Harus Bergelar Doktor, Begini Syarat dan Tahapan Selengkapnya

1 hari lalu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Feb.ui.ac.id
Kandidat di Pemilihan Rektor UI Harus Bergelar Doktor, Begini Syarat dan Tahapan Selengkapnya

Universitas Indonesia (UI) bersiap membuka pendaftaran calon Rektor UI periode 2024-2025.


TPNPB-OPM Klaim Penembakan Pesawat di Sinak karena Bawa Pasukan dan Logistik Militer

2 hari lalu

Baling-baling pesawat Smart Air yang ditembak oleh TPNPB-OPM di Bandara Sinak, Papua Tengah. Doc. Satgas Operasi Damai Cartenz.
TPNPB-OPM Klaim Penembakan Pesawat di Sinak karena Bawa Pasukan dan Logistik Militer

TPNPB-OPM mengklaim aksi penembakan pesawat Smart Air PK-SNH yang mendarat di Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin, 8 Juli 2024 dilakukan karena ada pengedropan logistik militer Indonesia.


DPR dan TNI Sepakat Naikkan Uang Operasional Prajurit di Papua

3 hari lalu

KASAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak melintas dibelakang Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan TNI Sepakat Naikkan Uang Operasional Prajurit di Papua

Komisi I dan TNI menyepakati soal kenaikan uang operasional untuk prajurit yang bertugas di wilayah konflik.


Simak Tata Cara Registrasi Ulang Calon Mahasiswa Universitas Indonesia Jalur PPKB 2024

3 hari lalu

Logo Universitas Indonesia. TEMPO, Savero Aristia Wienanto.
Simak Tata Cara Registrasi Ulang Calon Mahasiswa Universitas Indonesia Jalur PPKB 2024

Calon mahasiswa baru Universitas Indonesia yang lolos harus segera melakukan registrasi ulang.


Zulhas Sebut Swasembada Beras dan Gula di Jawa Mustahil: Cuma Bisa di Kalimantan dan Papua

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Sentra Rendang Asese di Kota Padang pada Minggu 7 Juli 2024. TEMPO/Fachri Hamzah.
Zulhas Sebut Swasembada Beras dan Gula di Jawa Mustahil: Cuma Bisa di Kalimantan dan Papua

Zulhas menjelaskan swasembada beras dan gula mustahil diwujudkan di Jawa karena luas tanah yang tidak memadai.


Kronologi OPM Tembaki Pesawat Smart Air di Bandara Sinak Papua Tengah

4 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi OPM Tembaki Pesawat Smart Air di Bandara Sinak Papua Tengah

Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengklaim menembak pesawat sipil di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 8 Juli 2024


Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila, Ini Hukuman dalam Pasal-Pasal Pidana Kasus Asusila

7 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara luar negeri negara Taiwan di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. KPU menargetkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilu 2024 untuk suara luar negeri dapat selesai hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila, Ini Hukuman dalam Pasal-Pasal Pidana Kasus Asusila

DKPP berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena pelanggaran kode etik lakukan tindakan asusila. Berikut jerat hukum pelaku asusila dan pasal-pasalnya


Sejumlah Hal Ini Muncul Usai Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat DKPP

8 hari lalu

Ekspresi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari saat menghadiri Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.  TEMPO/Subekti.
Sejumlah Hal Ini Muncul Usai Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat DKPP

Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU oleh DKPP sepertinya tidak tuntas menyelesaikan persoalan. Sejumlah hal ini muncul. Apa saja?