Analogi KPK ke BPJS Kesehatan: Mobil Boros Jangan Salahkan Bensin

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa aksi yang tergabung dalam GSBI menggelar aksi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. Mereka juga menuntut pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Massa aksi yang tergabung dalam GSBI menggelar aksi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. Mereka juga menuntut pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Pemerintah beralasan kebijakan ini diambil untuk "menyelamatkan" BPJS.

    “Untuk iuran yang disubsidi pemerintah, tetap diberikan subsidi. Nah yang lain, tentu diharapkan menjadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto via telekonferensi, Rabu, 13 Mei 2020.

    Dalam Perpres ini, iuran peserta kelas III naik menjadi Rp 42.000 pada 2020, dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 16.500, sehingga masyarakat membayar Rp 25.500 per bulan. Namun subsidi pemerintah berkurang Rp 7.000,- pada 2021.

    Kemudian iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000 dari sebesar Rp 51.000. Sementara itu, kelas I naik menjadi Rp 150.000 dari Rp 80.000. Ketetapan ini mulai berlaku 1 Juli 2020.

    Rekomendasi KPK....


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menimbun Kalori Kue Lebaran, seperti Nastar dan Kastengel

    Dua kue favorit masyarakat Indonesia saat lebaran adalah nastar dan kastangel. Waspada, dua kue itu punya tinggi kalori. Bagaimana kue-kue lain?