LPSK Jelaskan Uang Kompensasi Wiranto sebagai Korban Teroris

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Detik-detik penusukan Menko Polhukam Kabinet Kerja Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis, 10 Oktober 2019. Wiranto ditusuk terduga teroris berinisial SA alias AR saat tiba di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang. Dalam melakukan aksinya, SA bahkan turut mengajak istrinya, FA, dan anaknya. Saat kejadian tersebut, Kapolsek Menes Kompol Daryanto juga ditusuk saat mengamankan pelaku. Usai kejadian itu, total 40 terduga teroris ditangpak Tim Densus 88 selama 10-17 Oktober 2019. ANTARA

    Detik-detik penusukan Menko Polhukam Kabinet Kerja Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis, 10 Oktober 2019. Wiranto ditusuk terduga teroris berinisial SA alias AR saat tiba di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang. Dalam melakukan aksinya, SA bahkan turut mengajak istrinya, FA, dan anaknya. Saat kejadian tersebut, Kapolsek Menes Kompol Daryanto juga ditusuk saat mengamankan pelaku. Usai kejadian itu, total 40 terduga teroris ditangpak Tim Densus 88 selama 10-17 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengajukan kompensasi bagi Wiranto dan dua korban luka lainnya dalam penyerangan oleh Syahrial Alamsyah alias Abu Rara dan istrinya di Pandeglang, Banten, 10 Oktober 2019.

    Wiranto, yang kala itu menjabat Menkopolkam, terluka parah perutnya akbat tusukan pisau Abu Rara.

    Kini, Wiranto didapuk sebagai Ketua Dewan Perrtimbangan Presiden atau Wantimpres. 

    Dua korban lainnya adalah Kapolsek Menes Komisaris Dariyanto serta pengurus Mathaul Anwar, Fuad Syauqi.

    Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan untuk Wiranto dan Fuad, LPSK telah mengajukan uang kompensasi Rp 65.232.157 sebagai korban serangan teroris.

    Jatah kompensasi untuk Wiranto, kata Hasto, sekitar Rp 37 juta.

    "Tadinya Pak Wiranto tidak mengajukan, tapi karena kami menanyakan, akhirnya diajukan," ujar Hasto saat dihubungi Tempo malam ini, Jumat, 10 April 2020.

    Kompensasi tersebut untuk mengganti barang rusak, biaya pengobatannya setelah opname dan biaya kontrol kesehatan.

    Adapun Dariyanto belum mengajukan uang kompensasi. LPSK juga kesulitan menghubungi dia.

    "Kami tetap akan mengajukan kompensasi untuk beliau sesuai skema pengobatan di LPSK sebesar Rp25 juta," ujar Hasto.

    Menurut Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, kompensasi adalah kewajiban negara terhadap korban tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. 


    Maka LPSK wajib memfasilitasi pemberian kompensasi dari negara tersebut.

    "Seandainya pun korban tidak mengajukan kompensasi, LPSK wajib mengajukan kepada negara agar yang bersangkutan mendapatkan kompensasi," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.