Gerindra Anggap Klarifikasi Andre Rosiade soal Gerebek PSK Cukup

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade usai diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Partai di Kantor Dewan Perwakilan Pusat Gerindra, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade usai diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Partai di Kantor Dewan Perwakilan Pusat Gerindra, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra Mutanto Juwono menuturkan, pihaknya hanya meminta klarifikasi kepada Andre Rosiade soal keterlibatannya dalam penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Sumatera Barat pada 26 Januari lalu.

    "Yang kami dalami adalah kejadian di sana (Padang), karena kami sekarang ini agak rancu terhadap masalah berita yang berkembang di sana," kata Mutanto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Februari 2020.

    Nantinya, kata dia, keterangan Andre dibuat kesimpulan untuk menjadi sebuah rekomendasi ke Dewan Pimpinan Pusat Gerindra. Mutanto belum berani menyimpulkan apakah Andre melanggar etik partai atau tidak. "Kami enggak berani menyimpulkan, belum mengarah ke situ," kata dia.

    Senada dengan Mutanto, anggota Mahkamah Kehormatan Gerindra lainnya, Permadi, juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan Andre yang berlangsung selama tiga jam itu. Permadi cuma berujar bahwa pihaknya cukup puas dengan keterangan Andre.

    "Jadi enggak ada (klarifikasi) lagi. Sudah cukup," ucap politikus kawakan yang juga paranormal itu di lokasi yang sama.

    Sebelumnya, Andre Rosiade diklarifikasi mahkamah kehormatan partai ihwal tindakannya ikut menggerebek PSK. Ia menuai kritik lantaran diduga menjebak PSK daring tersebut.

    Kepolisian pun telah menyatakan melakukan tindakan atas informasi dari Andre. NN, PSK yang digerebek, akhirnya penahanannya ditangguhkan.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.