Jokowi Siapkan Inpres Panduan Daerah Hadapi Bencana

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga melewati jembatan darurat di atas sungai Cidurian, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 3 Januari 2020. Jembatan darurat dari bahan bambu dan batang pohon kelapa yang dibuat warga bersama aparat TNI, Polri dan BPBD Kabupaten Bogor tersebut menjadi jembatan sementara bagi 900 Kepala Keluarga di kampung Nanggung, Ciasahan, Cikaret dan Cigowong untuk beraktivitas karena jembatan utama ambruk diterjang banjir bandang sungai Cidurian pada Rabu (1/1/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Sejumlah warga melewati jembatan darurat di atas sungai Cidurian, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 3 Januari 2020. Jembatan darurat dari bahan bambu dan batang pohon kelapa yang dibuat warga bersama aparat TNI, Polri dan BPBD Kabupaten Bogor tersebut menjadi jembatan sementara bagi 900 Kepala Keluarga di kampung Nanggung, Ciasahan, Cikaret dan Cigowong untuk beraktivitas karena jembatan utama ambruk diterjang banjir bandang sungai Cidurian pada Rabu (1/1/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta Presiden Jokowi menerbitkan instruksi presiden yang mewajibkan pemerintah daerah membuat panduan menghadapi situasi darurat (rencana kontingensi).

    "Jadi Inpres mewajibkan gubernur, bupati, wali kota menyusun contigency plan, rencana darurat, bila ada kejadian bencana," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, seusai rapat penanggulangan banjir pada hari ini, Jumat, 3 Desember 2020.

    Atas permintaan tersebut, menurut Doni, dalam rapat tersebut Presiden Jokowi menugaskan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk menyusun inpres panduan situasi darurat bencana.

    Doni menerangkan bahwa jenis bencana di Indonesia relatif sama. Jika musim panas maka di sejumlah daerah akan dilanda kekeringan atau kebakaran hutan.

    Adapun di daerah lain, saat musim hujan terjadi banjir atau tanah longsor.

    Berdasarkan inpres panduan menghadapi bencana setiap kepala daerah akan menyiapkan berdasarkan jenis bencana di daerah masing-masing. Jika terjadi bencana sudah diketajui langkah-langkah apa yang bisa dilakukan.

    "Dengan inpres, seluruh komponen bisa mengingatkan pemda untuk ambil langkah kesiapsiagaan dan mitigasi," tutur Doni Monardo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.