TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Politik dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Tony Supriatma, memperkirakan penunjukan staf khusus presiden dari kalangan anak muda sebagai hadiah dari partisipasi mereka bekerja untuk kampanye Jokowi. Ia mempertanyakan urgensi dari penunjukan staf khusus presiden itu. Para staf, tutur Made, akan bekerja dalam pemerintahan yang baku dan rigid, sulit sekali mengubahnya. “Hal ini tidak lebih dari pencitraan yang murahan,” ucapnya, kemarin, 22 November 2019.
Made juga mengkritik latar belakang anak-anak muda yang ditunjuk Jokowi sebagai pembantunya. Dia menilai tidak ada faktor profesionalitas dari kalangan anak muda yang ditunjuk Jokowi. Mereka yang diambil oleh Jokowi, kata Made, adalah anak-anak yang jadi pengusaha. Dia menerangkan beberapa di antaranya memiliki perusahaan rintisan, membuat organisasi yang kekinian, tetapi sama sekali tidak memiliki rasa akan keadilan. “Ini semua kelas privilege,” kata dia.
Tujuh staf khusus presiden yang diperkenal itu anak-anak muda dari berbagai latar belakang profesi. Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri RuangGuru), Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan SabangMerauke), Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, difabel tuna rungu), Gracia Billy Mambrasar (Pemuda asal Papua, penerima beasiswa Kuliah Oxford), Aminuddin Ma’aruf (Mantan ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia) dan Andri Taufan Garuda (CEO Amartha).
Jokowi menargetkan staf khusus millenial dapat mempermudah sistem birokrasi lewat penerapan dan inovasi aplikasi. Misalnya, kata Jokowi, ada 300 ribu sekolah bagaimana pemerintah dapat menghubungkan mereka melalui sistem pendekatan yang lebih efektif.
Selain itu, ada 514 kabupaten/kota bagaimana pemerintah membangun sistem yang baik untuk mengelola permasalahan yang muncul di daerah. “Bagaimana membangun sistem pendekatan yang paling gampang agar bisa berhubungan langsung dengan mereka,” tutur Jokowi.
Pengamat kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan penunjukan staf khusus Presiden dari kalangan anak muda menjadi cara Jokowi untuk memberikan kesempatan bagi mereka berpartisipasi dalam pemerintahan. Sehingga, kata Trubus, dapat diharapkan terjadi inovasi dan terobosan baru di dalam kebijakan publik ataupun pengelolaan pemerintahan.
Hanya saja, kata Trubus, mereka akan berhadapan dengan kultur birokrasi yang feodal di dalam kementerian dan kelembagaan. “Koordinasinya nanti akan menemukan banyak kendala.”
Trubus memberi catatan bahwa tujuh staf khusus presiden itu belum berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan. Menurut dia, mereka mesti diberi tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dapat beradaptasi di tengah lingkungan pemerintahan yang rentan dengan konflik persaingan. “Bagaiamana mereka dapat bekerja dengan optimal di bawah tekanan politik, itu yang mesti diperhatikan.”
NYOMAN ARY WAHYUDI | ENDRI KURNIAWATI
