TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak mengatakan Presiden Jokowi tak perlu meminta maaf kepada pendukungnya yang tak mendapatkan jatah di kabinet.
Meski kecewa partainya belum mendapat posisi menteri, Bona menyebut pembentukan Kabinet Indonesia Maju adalah hak prerogatif presiden.
"Sejujurnya tidak perlu minta maaf ya, karena ini hak prerogratif beliau," kata Bona dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk "Kabinet Bikin Kaget" di D'Consulate Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Oktober 2019.
Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar Pemuda Pancasila X di Hotel Sultan, Jakarta tadi pagi, Sabtu, 26 Oktober 2019. Dalam acara itu hadir pula Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga telah menyampaikan permintaan maaf senada kepada para relawan yang belum kebagian posisi di kabinet.
"Karena menterinya cuma 34," kata Ma'ruf dalam silaturahmi dan tasyakur pelantikan dirinya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat lalu, 25 Oktober 2019.
Menurut Bona, Jokowi dan Ma'ruf tak perlu meminta maaf sebab Hanura mendukung Jokowi-Ma'ruf sepenuh hati. Ketua umumnya, Oso, juga menyatakan Hanura akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi.
"Diberikan (posisi di kabinet) atau tidak, bukan ranah kami petugas parpol tapi ranah ketum dan Pak Jokowi."
Dari 34 nama menteri dan 12 wakil menteri yang dilantik Jokowi, tak ada kader Hanura di dalamnya. Padahal, kata Bona, partainya sudah "berdarah-darah" mendukung dan memenangkan Jokowi. Pengorbanan itu berimbas pada tak lolosnya Hanura masuk parlemen.
"Istilah Pak Erick (Thohir) berkeringat, )istilah) kami berdarah-darah," ucap Bona.
