TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dalam pidato pelantikannya di gedung MPR, pada Ahad, 20 Oktober 2019, mengatakan akan memangkas jumlah eselon sebagai bentuk reformasi birokrasi.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan ada pilihan yang lebih baik dari sekedar memangkas eselon.
"Kalau mau efisien dan efektif, biasanya yang Lebih baik adalah merombak business process. Bukan memangkas pejabat," kata Bivitri kepada Tempo pada Ahad, 20 Oktober 2019.
Bivitri menjelaskan, memangkas pejabat tanpa perubahan business process hanya akan membuat organisasi mengalami goncangan. "Tapi lagi-lagi, belum tentu sustainable," ujarnya.
Lebih lanjut Bivitri berharap rencana Presiden Joko Widodo atau tak hanya berhenti pada persoalan eselon saja. "Tapi memang ada kajian soal model bisnis di masing-masing lembaga," katanya.