Jokowi Tunda RKUHP, Gerindra: Cabut Juga UU KPK, Tunda RUU PAS

Reporter

Desmond J. Mahesa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra, Desmond J. Mahendra mengatakan jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa meminta menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP karena tekanan masyarakat, Jokowi seharusnya juga bisa mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang mendapat gelombang protes lebih besar dari masyarakat.

"UU KPK itu kan belum diundangkan, kenapa enggak cabut aja semua UU yang tiga bulan belakangan ini dikebut?" kata Desmond saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 21 September 2019. Semua undang-undang yang dipercepat penyelesaiannya, ujar dia, diprotes. “UU Sumber Daya Air, UU Pertanahan, semua merugikan rakyat itu.”

Dengan penundaan pengesahan RKUHP, ujar Desmond, maka pengesahan revisi UU Pemasyarakatan atau RUU PAS juga harus ditunda. "Kenapa? Karena satu napas dengan KUHP ini juga," ujar Desmond.

Hal yang sama diungkapkan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari. Menurut Feri, jika Jokowi bisa mencabut persetujuan bersama dengan DPR terkait pengesahan RKUHP, maka Jokowi seharusnya juga bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru saja disahkan, namun menuai gelombang protes.

"Tidak ada kata terlambat jika niatnya memperbaiki legislasi yang dikoruptif," ujar Feri saat dihubungi Tempo pada Jumat malam, 20 September 2019.

Dalam sebulan terakhir, gelombang protes berlangsung karena DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah. Setelah itu, RKUHP pun akan dipercepat  pengesahannya hingga akhir periode, 30 September 2019. Sementara protes kencang, proses menuju pengesahan tetap berlanjut.

Setelah semakin kencang kritik media dan mahasiswa turun ke jalan, Presiden Jokowi, kemarin, tiba-tiba meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Padahal, dua hari sebelumnya, Jokowi mengutus Menkumham Yasonna Laoly membahas RKUHP bersama DPR dan telah menghasilkan keputusan, membawa RKUHP ke pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.

"Setelah mendengar masukan-masukan saya berkesimpulan masih ada meteri yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi saat jumpa pers pada Jumat, 20 September 2019.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan keputusan itu kepada DPR. "Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," kata dia.






Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

1 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

1 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

1 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

1 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

1 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Tetap Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Mandat Muktamar Harga Mati

3 jam lalu

Tetap Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Mandat Muktamar Harga Mati

PKB menyebut mandat muktamar partai itu adalah mengusung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capres 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

3 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

4 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

5 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

5 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.