Revisi UU KPK, Ini Catatan dari PKS

Reporter

Editor

Purwanto

Suasana rapat dalam Badan Legislasi DPR bersama dengan perwakilan pemerintah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin terkait revisi UU KPK, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin 15 September 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta -  Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah memberikan sejumlah catatan terkait dewan pengawas (dewas) dan wewenang penyadapan dalam revisi kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pertama, kami menganggap pembentukan Dewan Pengawas KPK yang disebutkan bagian dari KPK menyebabkan Dewas ini menjadi satu organ tidak dapat bekerja lebih independen dan kredibel. Kedua, terkait pemilihan Dewas KPK yang menjadi kewenangan mutlak presiden, PKS menilai ketentuan itu tidak sesuai tujuan awal RUU KPK. Apalagi diatur ketentuan pimpinan KPK meminta izin Dewas untuk penyadapan," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal ini diperparah ketentuan keharusan KPK meminta izin penyadapan ke dewan pengawas, padahal penyadapan adalah senjata KPK mencari bukti dalam mengungkap kasus extraordinary crime.

PKS menilai KPK cukup memberitahukan bukan meminta izin ke dewan pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia, katanya.

Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyatakan setuju mengesahkan revisi UU KPK undang-undang.

"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," tanya pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah kepada peserta rapat.

Pertanyaan Fahri dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 orang anggota DPR RI yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.

Namun berdasarkan penghitungan manual, anggota dewan yang hadir di ruangan hingga pukul 12.18 WIB berjumlah 102 orang.

Dalam rapat paripurna tersebut Presiden melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah bahwa diperlukan pembaharuan hukum agar tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.

"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas Perubahan UU 30 tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.






Kepala Badan Intelijen Yunani Mundur, Akui Sadap Jurnalis CNN

52 hari lalu

Kepala Badan Intelijen Yunani Mundur, Akui Sadap Jurnalis CNN

Kepala dinas intelijen Yunani, Panagiotis Kontoleon, mengundurkan diri di tengah sorotan terhadap praktik penyadapan badan tersebut


4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

6 Juli 2022

4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

Sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar yang direncanakan digelar pada Selasa, 5 Juli 2022 ditunda karena Wakil Ketua KPK itu sedang di Bali.


Dewas KPK Persilakan Dugaan Lili Pintauli Mau Kasih Suap Dilaporkan

4 Juli 2022

Dewas KPK Persilakan Dugaan Lili Pintauli Mau Kasih Suap Dilaporkan

Dewas KPK sendiri akhirnya memutuskan membawa kasus ini ke sidang kode etik. Lili Pintauli Siregar rencananya akan menjalani sidang pada Selasa besok.


Empat Kasus Etik Pernah Menyeret Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

2 Juli 2022

Empat Kasus Etik Pernah Menyeret Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Lili Pintauli diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika.


Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas TVRI Diperpanjang 3 Bulan

10 Juni 2022

Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas TVRI Diperpanjang 3 Bulan

Perpanjangan masa jabatan Dewan TVRI dilakukan karena proses seleksi calon anggota Dewas LPP TVRI periode 2022-2027 belum rampung.


Akun WhatsApp Anda Disadap? Begini Cara Mengatasinya

4 Juni 2022

Akun WhatsApp Anda Disadap? Begini Cara Mengatasinya

Setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan bila menjumpai akun WhatsApp kena sadap oleh seseorang. Berikut penjelasannya.


Simak, Inilah 6 Ciri-ciri WhatsApp Anda Disadap

4 Juni 2022

Simak, Inilah 6 Ciri-ciri WhatsApp Anda Disadap

Modus kejahatan di WhatsApp yang kini sering terjadi adalah penyadapan akun lewat metode social engineering. Apa saja ciri-ciri WhatsApp Anda disadap?


ICW Minta Dewas KPK Usut Spanduk Dukungan Firli Bahuri Capres 2024

28 Mei 2022

ICW Minta Dewas KPK Usut Spanduk Dukungan Firli Bahuri Capres 2024

Spanduk berisi dukungan agar Firli Bahuri maju sebagai capres 2024 muncul di Lampung Selatan.


Dewas KPK Dinilai Tak Terapkan Prinsip Zero Tolerance di Kasus Lili Pintauli

21 April 2022

Dewas KPK Dinilai Tak Terapkan Prinsip Zero Tolerance di Kasus Lili Pintauli

Dewas KPK tak memberi sanksi dalam kasus kebohongan Lili Pintauli saat konferensi pers.


Sadap Pesan Radio Rusia, Jerman Sebut Membahas Pembantaian Bucha

8 April 2022

Sadap Pesan Radio Rusia, Jerman Sebut Membahas Pembantaian Bucha

Jerman mengatakan telah menyadap percakapan radio di mana pasukan Rusia membahas pembunuhan warga sipil di kota Bucha, Ukraina