Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Fakfak, Sayap Militer OPM: Tak Ada Instruksi

Bendera Bintang Kejora berkibar di Depan Gedung Kantor Dewan Adat di Fakfak, Papua Barat, pasca aksi demonstrasi berujung rusuh, Rabu, 21 Agustus 2019. Sumber Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) membantah memerintahkan pengibaran bendera Bintang Kejora di Fakfak, Papua Barat.

"Tidak ada instruksi, orang Papua memang ingin merdeka, bukan kali ini saja, tiap ada demonstrasi selalu bicara merdeka," kata juru bicara TPNPB Sebby Sambom dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2019.

Sebby mengatakan pengibaran bendera itu murni spontanitas dari masyarakat. Mereka, kata dia, menanggapi dugaan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Ia mengatakan OPM juga tak terlibat dalam gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh di Papua Barat. "Rakyat sadar hak mereka untuk merdeka, apalagi penghinaan bukan kali ini kami rasakan," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Sektor Fakfak Ajun Komisaris Besar Deddy Four Millewa mengatakan pengibaran Bendera Bintang Kejora ditengarai menjadi penyebab ricuh pada Rabu, 21 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 WIT.

"OPM ini mendirikan Bendera Bintang Kejora dan memaksa Bupati Fakfak ikut memegang bendera tersebut," ujar Deddy saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2019.

Di sisi lain, warga setempat yang disebut Deddy tergabung dalam Masyarakat Barisan Merah Putih, langsung meminta OPM menurunkan bendera tersebut. Tetapi, Organisasi Papua Merdeka menolak dan melawan. Sehingga kemudian menimbulkan saling serang. Deddy memastikan situasi di Kabupaten Fakfak telah kondusif. 






Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

1 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

4 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

4 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

5 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

6 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

6 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.