Wali Kota Tangerang Jamin Aktifkan Lagi Pelayanan Publik

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri rapat musyawarah dengan Kemendagri, Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten di kantor Kemendagri pada hari ini, Kamis, 18 Juli 2019.  Rapat tersebut membahas perseteruan antara Wali Kota Tangerang  dan Menkumham Yasonna Laoly. TEMPO/Dewi Nurita

    Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri rapat musyawarah dengan Kemendagri, Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten di kantor Kemendagri pada hari ini, Kamis, 18 Juli 2019. Rapat tersebut membahas perseteruan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham Yasonna Laoly. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjamin akan mengaktifkan kembali pelayanan publik yang sempat dihentikan sebagai buntut persoalan antara Arief dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Hal itu diungkapkan Arief usai dipanggil Kemendagri dan terjadi rapat musyawarah dengan Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten di kantor Kemendagri, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2019.

    "Semalam kami sudah dapat arahan dari Mendagri untuk dinyalakan (aliran air dan listrik), sudah kami nyalakan, jadi semua sudah kembali seperti biasa," ujar Arief di kantor Kemendagri, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2019.

    Sebelumnya, terjadi penghentian pelayanan publik akibat perseteruan antara Arief dan Yasonna H. Laoly. Konflik itu dipicu persoalan status lahan milik Kemenkumham, terganjal perizinan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

    Yasonna menyindir bahwa hal tersebut terjadi karena Arief berencana membuka persawahan di lahan Kemenkumham tersebut. Tak terima dengan sindiran tersebut, Arief mencabut sejumlah layanan pemerintah kota di lahan Kemenkumham itu.

    Arief menghentikan layanan penerangan jalan, perbaikan drainase dan pengangkutan sampah di sejumlah tempat seperti Kantor Imigrasi Kota Tangerang, Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Tangerang, Lapas Pemuda, Lapas Wanita, dan Lapas Anak.

    Kemendagri mengingatkan, saling silang pendapat seharusnya dapat diungkapkan dengan cara santun. Sengketa itu juga harus diselesaikan dengan cara yang bermartabat sehingga tidak mencederai kewibawaan pemerintah dan mengganggu pelayanan publik.

    Sekretaris Jenderal, Kemendagri Hadi Prabowo berharap, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. "Pemerintah hendaknya mengedepankan pelayanan publik," ujar Hadi Prabowo di lokasi yang sama.

    Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, selain melakukan pembinaan kepada bawahannya, dia juga akan mengundang dan memfasilitasi pertemuan ulang antara Arief dan Yasonna. "Kami akan mencoba kesepakatan-kesepakatan baru," ujar Wahidin di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?