TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah tidak main-main terkait rencana pemindahan ibu kota. Hal ini ia sampaikan di hadapan para kepala lembaga tinggi negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.
Baca juga: Pindah Ibu Kota, Bappenas: Jakarta Warisan Kolonial Belanda
"Mumpung bertemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara saya ingin singgung sedikit mengenai hal yang berkaitan dengan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," kata Jokowi.
Tampak dalam acara buka bersama ini Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. ada pula Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Muhaimin Iskandar. Sejumlah menteri kabinet juga tampak hadir.
Jokowi menjelaskan rencana pemindahan ibu kota telah dibicarakan di internal pemerintahannya sejak tiga tahun lalu. Selain itu, dalam 1,5 tahun terakhir Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian detail terkait dampaknya dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.
Dalam rapat kabinet terbatas pada 29 April lalu, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke provinsi lain di luar Pulau Jawa. Hal ini ia tegaskan kembali dalam sambutannya sore ini.
"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa sudah dihuni 57 persen atau 149 juta penduduk kita. Padahal di Pulau Sumatera baru 21 persen, Kalimantan 6 persen, Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai 3 persen," ujar dia.
Menurut Jokowi, sebelum keputusan akhir terkait pemindahan ibu kota diketuk, ia ingin berkonsultasi dulu dengan para kepala lembaga negara. "Sekali lagi pemindahan ibu kota ini akan kami putuskan tapi tetap berkonsultasi dengan bapak-ibu sekalian."
