Beda Pernyataan Jokowi dan JK Soal Lahan Prabowo

Reporter

Presiden Joko Widodo berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, 31 Oktober 2017. Kedatangan Jokowi untuk meminta JK menjadi saksi pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu. Foto-foto: juru bicara Wapres, Husain Abdullah.

TEMPO.CO, Jakarta - Perdebatan soal lahan Prabowo Subianto masih berlanjut sejak debat antar calon presiden pada 17 Februari lalu. Buntut dari perdebatan itu, Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena pernyataan itu dianggap telah menyerang ranah pribadi Prabowo.

Baca: Moeldoko Bilang Negara Tidak Akan Tarik Lahan Prabowo, Sebab...

Urusan lahan milik Prabowo bermula saat Ketua Umum Gerindra itu mempertanyakan pembagian sertifikat tanah selama era pemerintahan Jokowi. Alih-alih menjawab, Jokowi malah menyinggung Prabowo yang memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Ia pun mengisyaratkan kepemilikan tanah Prabowo itu tersebut tidak dilakukan masa pemerintahannya.

Usai debat, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, kapan dan bagaimana cara Prabowo Subianto memperoleh lahan seluas itu memang patut dipertanyakan. Menurut Karding, hal tersebut penting diketahui publik karena mereka akan memilih pemimpin.

“Menurut saya harus ditanyakan aset 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare itu cara memperolehnya bagaimana, pada saat kapan, lalu apakah sudah pernah bayar pajak. Lalu, aset itu selama ini digunakan untuk apa saja?,” kata Karding di Media Center Jokowi - Ma’ruf, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.

Baca: Soal Lahan Prabowo, Moeldoko Sebut Jokowi Hanya Beri Contoh

Belakangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengungkap bahwa dirinya merupakan sosok yang ikut terlibat dalam pemberian izin pembelian hak guna usaha (HGU) lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur, oleh Prabowo Subianto. Hal ini terjadi pada 2004 silam, saat JK baru dua minggu menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai Undang-Undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.

JK mengatakan tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian dialihkelolakan oleh Bank Mandiri. Saat itu, kata JK, tanah tersebut diminati oleh Prabowo dan pengusaha dari Singapura.

JK kemudian meminta Agus Marto, yang sedang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, agar lebih memprioritaskan warga negara Indonesia. JK juga meminta agar pembelian HGU lahan itu dilakukan secara tunai. JK mengatakan Prabowo harus mengeluarkan biaya sebesar US$ 150 juta.

"Ya dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash. Dan, saya tidak izinkan itu kalau tidak cash," kata JK.

Baca: Soal Lahan Prabowo di Kaltim, JK: Kebetulan, Saya yang Kasih Itu

Bawaslu mengatakan masih menelaah laporan soal Jokowi yang menyinggung lahan Prabowo tersebut. Jokowi sendiri mengaku tidak ambil pusing soal pelaporan atas dirinya. "Ya, debat yang lalu saya dilaporkan. Kalau debat dilaporin, enggak usah debat aja. Debat, kok, dilaporkan, gimana," katanya sambil tertawa usai menghadiri acara Pelepasan Kontainer Ekspor ke 250.000 di pabrik PT Mayora Indah Tbk, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Senin, 18 Februari 2019.

AHMAD FAIZ






Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

12 menit lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

23 menit lalu

Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

Jokowi menggelar pertemuan dengan Dewan Pers di Istana Negara hari ini


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

40 menit lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Jokowi Ambition for Extending Presidential Term Resurface

1 jam lalu

Jokowi Ambition for Extending Presidential Term Resurface

THE idea of extending the presidential term for President Jokowi resurfaces. People close to Jokowi are maneuvering and lobbying many circles.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

1 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Cak Imin Ajak Golkar Gabung Koalisi KIR, Prabowo: Kami Terbuka untuk Semua Partai

1 jam lalu

Cak Imin Ajak Golkar Gabung Koalisi KIR, Prabowo: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Prabowo Subianto menanggapi pernyataan mitra koalisinya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang hendak mengajak Partai Golkar bergabung ke KIR


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

2 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

2 jam lalu

Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

Ahmad Muzani mengatakan pujian Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan sinyal dukungan


Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

3 jam lalu

Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

Jokowi menegur OJK karena banyaknya kasus industri asuransi dan merugikan tak sedikit nasabah. Apa penjelasan otoritas soal hal ini?


Jokowi Geram Indonesia Importir Nomor Satu Tepung Ikan, Apa Itu Tepung Ikan?

4 jam lalu

Jokowi Geram Indonesia Importir Nomor Satu Tepung Ikan, Apa Itu Tepung Ikan?

Presiden Jokowi geram menerima kenyataan bahwa Indonesia menjadi importir nomor satu untuk tepung ikan. Apa itu tepung ikan sebenarnya?