Konsorsium Agraria Paparkan Konflik Pembebasan Lahan Era Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi, mengklaim selama periode pertama pemerintahannya tidak terjadi konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini ia tujukan kepada lawannya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dalam debat Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta.

    Baca: Debat Capres, Jokowi Ingin Pemakaian Energi Fosil Dikurangi

    "Untuk ganti rugi mungkin Pak prabowo sudah bisa melihat, 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan," katanya di lokasi, Ahad, 17 September 2018.

    Menurut Jokowi, resep pemerintahannya dalam mencegah konflik adalah dengan tidak menerapkan ganti rugi, melainkan ganti untung. "Porsi cost of land acuisition kecil sekali 2-3 persen. Kenapa tidak ditingkatkan 4 persen, ini yang saya sampaikan kontraktor sehingga tidak terjadi konflik," ucapnya.

    Meski Jokowi mengklaim tak ada konflik, namun menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan akhir tahun 2018, telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807 ribu hektare dan melibatkan 87 ribu lebih kepala keluarga di berbagai provinsi di daerah. Dari jumlah tersebut, 16 konflik atau 4 persen disumbangkan oleh sektor infrastruktur.

    KPA mencontohkan pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang menghilangkan 10 desa. "Di balik kemegahan bandara yang diproyeksikan terluas dan moderrn ini, publik banyak yang tidak mengetahui ada ribuan warga desa telah menjadi “tumbal”," tulis KPA dalam situs resminya

    KPA menuliskan salah satu desa yang bertahan, Desa Sukamulya, sebagian warganya menyerah dan terpaksa melepaskan tanahnya, sebagian besar lagi memilih menolak digusur. "Berbagai cara telah ditempuh warga, mengadukan ke semua kementerian dan lembaga terkait, hingga aksi dan bentrok dengan pemerintah dan kepolisian (2016 – 2017)," kata mereka.

    Simak juga: Prabowo Janjikan Swasembada Pangan, Energi, Air di Debat Capres

    Secara akumulatif, menurut KPA, sejak kepemimpinan Jokowi, sedikitnya 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria, 546 dianiaya, 51 orang tertembak, dan sebanyak 940 petani dan pejuang agraria dikriminalisasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?