TEMPO.CO, Depok - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima keluhan yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang, Aceh; dan Boven Digoel, Papua. Secara keseluruhan, para kadis pendidikan mengeluhkan kurangnya tenaga pengajar di sekolah.
Baca: Mardani Sedih Jokowi Masih Saja Main Deklarasi Menjelang Pilpres
Baca Juga:
Desiana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang, menuturkan bahwa kurangnya tenaga guru merupakan hal paling krusial. Salah satu penyebabnya ialah tingginya grade pada tes CPNS. Ia menuturkan, dari ratusan formasi yang dibutuhkan hanya puluhan yang lulus. Padahal, wilayahnya butuh tenaga guru yang banyak.
Selain itu, Desi juga mengeluhkan bantuan untuk pendidikan di wilayahnya belum merata. "Masalahnya di kami, ada dua kabupaten. Satu kabupaten termasuk 3T (tertinggal, terdepan), satu lagi tidak. Itu masalahnya. Hari ini, bantuan yang diberikan ke kami, satu daerah ada, satu tidak ada. Jadi dilema," kata Desi.
Adapun masalah yang dialami Mathias, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, ialah tenaga honorer yang menjadi pengajar belum berijazah sarjana pendidikan. "Tenaga guru yang ngajar rata-rata honorer yang ijazah SMA SMK," kata Mathias.
Mathias yang baru dua bulan dilantik sebagai Kadis Pendidikan pun menyampaikan programnya kepada Jokowi. Pertama, pemerataan guru yang kini menumpuk di pusat ibu kota provinsi. Kedua, mengusahakan supaya tes CPNS ada formasi guru yang diisi di sekolah-sekolah.
Setelah menerima keluhan mereka, Jokowi menyampaikan bahwa setiap wilayah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, ia berencana mengundang para kepala dinas pendidikan untuk mengetahui lebih lanjut masalah yang mereka alami. Sebab, pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia agar bisa bersaing.
Baca: Khofifah - Emil Dardak Akan Dilantik oleh Jokowi pada Rabu Sore
"Kuncinya adalah sumber daya manusia. Bila kita bisa mengupgrade secepat-cepatnya, sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, itu yang namanya kemenangan kita dalam bersaing dan berkompetisi," kata Jokowi.
