Penyitaan Buku PKI di Padang, TNI: Bukan Disita, Tapi Diamankan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komando Distrik Militer 0809 Kediri mengamankan ratusan buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di sejumlah toko buku di Kediri pada Rabu, 26 Desember 2018. Sumber: Istimewa

    Komando Distrik Militer 0809 Kediri mengamankan ratusan buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di sejumlah toko buku di Kediri pada Rabu, 26 Desember 2018. Sumber: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pangdam I/Bukit Barisan Kolonel Infantri Roy Hansen J. Sinaga membantah menyita sejumlah buku yang ditengarai menyebarkan paham Partai Komunis Indonesia (PKI) di Padang, Sumatera Barat.

    Baca: ELSAM Kecam Penyitaan Buku Berkata PKI oleh TNI

    "Bukan disita, tapi diamankan, dan bukan juga ada razia," kata Roy saat dihubungi, Kamis, 10 Januari 2019. 

    Aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri Padang menyita enam eksemplar dari tiga buku yang disinyalir mengandung paham komunisme pada Selasa, 8 Januari 2018.

    "Pengamanan" buku-buku tersebut, kata Roy, berawal dari laporan masyarakat setempat. Buku yang sudah diamankan itu selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

    Kejaksaan, kata dia, akan meneliti konten buku-buku itu untuk mendapatkan kesimpulan apakah benar telah melanggar sebagaimana diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV THN 1966 (Larangan Komunis).

    Sedangkan untuk kapan buku-buku tersebut dikembalikan, Roy menyebut ia tidak tahu menahu. Sebab, buku tersebut sudah dalam kewenangan Kejaksaan.

    Simak: Kesal Dituduh Komunis, Megawati: Kalau Saya PKI Kok Tak Ditangkap

    Dua pekan sebelumnya, ratusan buku yang diduga memuat kata-kata komunis dan PKI juga dirazia di Kediri, Jawa Timur, pada 26 Desember 2018 lalu. Razia dilakukan setelah Kodim 0809 Kediri mendapat laporan dari masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gaji Gubernur dan Perbandingan Luas Jawa Tengah dengan Malaysia

    Dalam Debat Pilpres 2019 pertama pada 17 Januari 2019, Prabowo Subianto menyinggung besaran gaji gubernur dengan mengambil contoh Jawa Tengah.